Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
type: channel
description: Online ISSN 2746-8453 Jurnal online mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH berisikan artikel ilmiah dari skripsi dan atau sebagian dari skripsi mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH yang merupakan kewajiban mahasiswa menggunggah karya ilmiah sebagai syarat ujian sarjana
language: en-US
publication name: Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
issn: 2746-8453
items: PERANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
items: IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019
items: PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS PADA TAHUN 2017-2019
items: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL (Studi : Desa Keton Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)
items: EVALUASI PEMBENTUKAN KECAMATAN BARU DI KECAMATAN KATANG BIDARE KABUPATEN LINGGA
items: KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN ALAI KECAMATAN UNGAR KABUPATEN KARIMUN
items: IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM
items: IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 2019-2020 (Studi Kasus di Kelurahan Dompak)
items: PENGAWASAN POLISI KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN HUTAN (STUDI PADA HUTAN LINDUNG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
items: PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG TERHADAP PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG BERSUBSIDI (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur)
items: PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KONFLIK TAXI ONLINE DAN TAXI KONVENSIONAL DI KOTA BATAM
items: IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KELURAHAN SUNGAI LANGKAI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM 2020
items: IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) NELAYAN PAYA TOGOK KELURAHAN TANJUNG BATU KOTA KECAMATAN KUNDUR
items: IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR BATAM 49 TAHUN 2020 TERHADAP AKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT PADA MASA PANDEMI COVID-19
items: PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DALAM PENDIDIKAN TINGGI (STUDI BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA)
items: ANALISIS PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL PULAU TAHFIZ DI KELURAHAN PENYENGAT KOTA TANJUNGPINAG 2018
items: PROSES SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN COVID-19 DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020
items: EVALUASI PELAKSANAAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BATU BELUBANG KECAMATAN BAKUNG SERUMPUN KABUPATEN LINGGA
items: STRATEGI PARTAI NASDEM DALAM PEMENANGAN PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA TANJUNGPINANG
items: KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KELURAHAN BURU KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018
items: UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR PADA KALANGAN REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017-2019
items: PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JANG KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN 2019
items: PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (UPT BP2MI) DALAM MEMBERIKAN PELINDUNGAN KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
items: STRATEGI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA
items: DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN KEPABEANAN DAN PAJAK TERHADAP E-COMMERCE DI KOTA BATAM
items: IMPELEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO.44 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KOTA TANJUNGPINANG
items: ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA EFEKTIVITAS PELAYANAN TERMINAL SUNGAI CARANG KOTA TANJUNGPINANG
items: KAJIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (STUDI KASUS PELAKSANA PROGRAM BANTUAN NELAYAN DI KELURAHAN BURU KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019)
items: EVALUASI PROGRAM E-WARONG KUBE-PKH DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020
items: PENGELOLAAN OBJEK WISATA MADU TIGA BEACH % RESORT DI DESA MALANG RAPAT KABUPATEN BINTAN
items: MANAJEMEN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI DESA KELUMU KABUPATEN LINGGA
items: IMPLEMENTASI JAMINAN KESELAMATAN KERJA BAGI DRIVER OLEH PERUSAHAAN GOJEK TANJUNGPINANG
items: PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DALAM PELAYANAN BERBASIS DIGITAL PADA KANTOR DPMPTSP KOTA TANJUNGPINANG
items: STRATEGI PEMASARAN DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI UNTUK PEMBINAAN USAHA MIKRO DI KOTA TANJUNGPINANG
items: PENGAWASAN PRODUK UMKM OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DALAM LISENSI STANDAR KEAMANAN PANGAN DI KOTA TANJUNGPINANG
items: IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA SRI BINTAN KECAMATAN TELUK SEBONG
items: KUALITAS PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN TANJUNG UBAN DALAM MENANGGULANGI KEJADIAN KEBAKARAN
items: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAMSIMAS DI DESA BERAKIT KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN
items: PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP LARANGAN IMPOR PRODUK PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS PULAU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN)
items: EVALUASI PENERAPAN PROGRAM E-RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM
items: IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH TAHUN 2020/2021 PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KOTA TANJUNGPINANG
items: PENGAWASAN PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN SECARA ONLINE OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
items: IMPLEMENTASI PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI KABUPATEN LINGGA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
items: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA PT. SAIPEM INDONESIA KARIMUN BRANCH
items: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA KETON KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA)
items: STRATEGI PEMASARAN SEKTOR PUBLIK PADA INDUSTRI KEPARIWISATAAN OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN BINTAN DIMASA NEW NORMAL
items: KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT IV BINTAN TANJUNGPINANG DENGAN KOPERASI BENTAN WANA LESTARI (STUDI PADA KEGIATAN RAHABILITAS HUTAN LINDUNG SEI JAGO KABUPTEN BINTAN)
items: STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI COVID 19
items: IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI DESA AIR NUSA AIR NUSA KECAMATAN SERASAN TIMUR
items: TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PASPOR ONLINE (APAPO) (STUDI KASUS IMIGRASI KHUSUS KELAS I KOTA BATAM)
items: EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DAERAH KEPULAUAN (STUDI PELAYANAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KECAMATAN JEMAJA DAN JEMAJA TIMUR)
items: ANALISIS TATA KELOLA PERTANAHAN DI KOTA BATAM SEBAGAI KAMPUNG TUA MENJADI HAK MILIK
items: ANALISIS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA KANTOR BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II KOTA TANJUNGPINANG
items: EFEKTIVITAS PROGRAM SIARAN DIALOG INTERAKTIF BERSAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN MELALUI PENYIARAN RADIO BINTAN
items: EVALUASI STRATEGI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BINTAN DALAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBERDAYA PESISIR DAN KELAUTAN DI KECAMATAN GUNUNG KIJANG
items: EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN
items: ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PELAYANAN DI PELABUHAN SRI BINTAN PURA TANJUNGPINANG
items: ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SOCIAL ENTREPRENEURSHIP YAYASAN KESEJAHTERAAN MADANI KEPULAUAN RIAU PADA KELOMPOK USAHA MADANI DI KOTA TANJUNGPINANG
items: ANALISIS KEMITRAAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH MENUJU ZERO WASTE DI KOTA BATAM
items: PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA LANDAK KECAMATAN JEMAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
items: IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH KOTA BATAM TENTANG PENERTIBAN PERMUKIMAN LIAR
items: IPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MEMBANTU PEMBIAYAAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN
items: EFEKTIVITAS PKH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN DI KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN
items: COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN LIMBAH MINYAK DI PERAIRAN BINTAN
items: PEMBINAAN UMKM OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LINGGA
items: IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 35 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN BINTAN
items: PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI DUGONG OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATABINTAN
items: KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN BAKUNG SERUMPUN KABUPATEN LINGGA
items: IMPLEMENTASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KOTA TANJUNGPINANG
items: EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI PULAU BENAN KABUPATEN LINGGA
items: EVALUASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (STUDI KASUS KELURAHAN KIJANG KOTA KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN)
items: EVALUASI PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PANGKE KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020
items: https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1741
items: PENGELOLAAN GURUN TELAGA BIRU DALAM MENDUKUNG PARIWISATA DESA BUSUNG KECAMATAN SRI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN

PERANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
type: item
description: This study aims to determine and examine the extent to which the Youth and Sports Office of the Riau Islands Province has taken steps to improve and create young entrepreneurs in the Riau Islands Province. The writing method uses a qualitative method with descriptive elaboration, and with a purposive sampling technique, namely, a subjective sampling technique with a specific intent or purpose, which assumes that the informants taken have the information needed for the research carried out. The result of the research is that the role of the Youth and Sports Office of the Riau Islands Province is in accordance with the regulations of Law Number 40 of 2009 concerning Youth. The law guarantees opportunities for every youth to develop their potential, capacity, self-actualization, and aspirations and to be competitive. And also Government Regulation Number 41 of 2011 concerning Entrepreneurship Development and Youth Pioneering, as well as Provision of Youth Infrastructure and Facilities, which regulates the duties and responsibilities, planning, and funding regarding youth entrepreneurship development, youth pioneering development and provision of youth infrastructure and facilities.
creator: Anugerah Rilfandhi
creator: Kustiawan Kustiawan
creator: Nazaki Nazaki
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 1
ending page: 7

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019
type: item
description: Implementation of tourism marketing development programs in increasing tourist visits to Lingga Regency is very important in addition to being able to improve the community's economy but also affects the Regional Government in the form of Revenue Original Region (PAD). The purpose of this study was to analyze the implementation of the tourism marketing development program by the Lingga Regency Tourism Office. The research method used is qualitative research, by processing data from interviews with the Lingga Regency Tourism Office and the Lingga Regency Community, field observations and data files obtained directly. The results of this study found that the implementation of the tourism marketing development program carried out by the Lingga Regency Tourism Office was running well. Using the theory from Sumaryadi (2010) regarding the elements in policy implementation, namely: Process, Objectives and Results or Impacts which in the implementation of tourism development programs carried out by the Lingga Regency Tourism Office have carried out several activities aimed at the development and marketing of tourism in Lingga Regency. , so that it can have an impact on increasing tourist visits and improving the regional economy in the form of Regional Original Income. The results of the research on the process element found that the Lingga Regency Tourism Office was able to carry out all activities in the implementation of tourism marketing development programs. Then the objective element is that the Tourism Office has a target goal to be achieved through destinations, promotions, institutions, and industries which, if all of them are achieved, will be a successful use of regional potential. As well as the result or impact element, namely an increase in tourist visits and an increase in Regional Original Income which indicates the successful implementation of the tourism marketing development program in Lingga Regency.
creator: Arizal Kurniawan
creator: Kustiawan Kustiawan
creator: Handrisal Handrisal
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 8
ending page: 16

PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS PADA TAHUN 2017-2019
type: item
description: Services in Batam City are not going well, one of which is related to the handling of homeless people and beggars who are mushrooming in every corner of Batam City, especially in Nagoya and Batam center which are the mobility centers of Batam City itself. Many immigrants from outside the Batam city area are trying to make a fortune in Batam city, but without being equipped with sufficient education, skills and experience to face the competition. This lack of education, skills, and experience to live life in the city of Batam has become an opportunity for the increase in homeless and beggars in the city of Batam. . The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques are through observation, interviews, and documentation. The unit of analysis in this research is the Department of Social Affairs and Community Empowerment of Batam City and the Nilam Suri Rehabilitation Building. The results of this study obtained by the authors indicate that the role played by the Batam city government through the Social Service in controlling beggars and homeless people is still not enough to control the homeless and beggars still lack of training provided and carried out by the Batam City Social and Empowerment Service. and some changes are needed, both from a number of factors, both in terms of training and changes in applicable regulations to become more effective and efficient, in terms of training, capital, supervision, education, and also changes to regulations for homeless people and beggars in the city of Batam.
creator: Arman Jalizar
creator: Kustiawan Kustiawan
creator: Yudhanto Satyagraha Adiputra
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 17
ending page: 24

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL (Studi : Desa Keton Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)
type: item
description: In the province of the Kepulauan Riau, precisely in the Lingga district, there is one underdeveloped village, namely the village of Keton. Of course, in the process of prospering disadvantaged rural communities, the government must have policies so that the village experiences changes. This study has a goal, to find out how the implementation of village government policies in the village of Keton empowering disadvantaged rural communities. know the factors that influence the policy. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations and documentation. The data obtained is then analyzed qualitatively by examining all the data that has been collected which is supported by the results of interviews with a theoretical approach. From the results of the study, it can be concluded that the Keton village government's policies in empowering disadvantaged communities have been quite successful, this can be seen from the standard of the policies made, namely referring to changes to Village Regulation Number 5 of 2019 concerning the Village Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Year 2019. Look at the right target. Adequate natural resources and supported by human resources are very supportive of policies, inter-organizational relations from the sustainability of a program are also good, implementing agents have carried out their duties in accordance with the main tasks and functions that exist in the agency that oversees the implementing agency and they have worked well in provide services.
creator: Dedi Saputra
creator: Imam Yudhi Prastya
creator: Handrisal Handrisal
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 25
ending page: 29

EVALUASI PEMBENTUKAN KECAMATAN BARU DI KECAMATAN KATANG BIDARE KABUPATEN LINGGA
type: item
description: The establishment of the District aims to improve public services in order to accelerate the realization of community welfare in addition to the implementation of regional autonomy which is the basis for implementing the expansion of Katang Bidare District. In general, the objectives of regional expansion are to improve public services and welfare to the community, strengthen the people's economic base, regulate the balance of regional and central finances, create opportunities and employment opportunities and provide opportunities for regions to get investors directly. This research aims to determine the evaluation of the formation of a new sub-district (a case study of the formation of a sub-district of Katang Bidare, Lingga Regency). In this study, the researcher used descriptive qualitative research with 13 informants and used data collection techniques and tools by means of interviews, and documentation. In this study, it can be seen that the establishment of Katang Bidare District has been realized and accepted by the community. The impact of getting services is easier with a shorter span of control.
creator: Dwi Kurniawati
creator: Kustiawan Kustiawan
creator: Nazaki Nazaki
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 30
ending page: 37

KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN ALAI KECAMATAN UNGAR KABUPATEN KARIMUN
type: item
description: The Family Hope Program (PKH) is an aid program intended for the poor. In Keluharan Alai District Ungar Karimun Regency, the Government has run and distributed PKH assistance to the community based on The Minister of Social Affairs Regulation (Permensos) Number 1 of 2018 on Family Hope Program. There are 63 Family Heads (KK) who become PKH Beneficiary Families (KPM) who get PKH channels based on their respective components. As a form of government extension, the distribution of PKH assistance is assisted by the PKH Companion. Good performance of the companion is an important point of the implementation of PKH to the community. This is because PKH companion has atig role in carrying out the task of data collection and distribution of assistance. The purpose of this research is to study and explore the Performance of PKH Companion Implementation. This study uses the theory of performance assessment indicator models developed by Ripley in Purwanto and Sulistyastuti (2015: 106). This type of research is qualitative with a descriptive approach. This study found that the performance of PKH in Alai's village has not been going well. Although it has not yet reached the ideal level of its implementation, But the government continues to maximize its performance in implementing PKH to the community. The conclusion of this study is that there is still less maximum performance of PKH companion in Alai village
creator: Ery Kusnadi
creator: Imam Yudhi Prastya
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 38
ending page: 49

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM
type: item
description: The Covid-19 pandemic has had a huge impact on Health and the National Economy, especially for micro-enterprises, where micro-enterprises are one of the sectors that have a major impact on the National Economy. Due to the impact of the pandemic on SMEs, the government created an assistance program for Micro Enterprises, namely BPUM. With the BPUM program, SMEs can be helped due to the impact of the Covid-19 pandemic. The theory used in this research is the theory of implementation of Edward III. The purpose of this study was to identify and describe the implementation of the assistance program for micro-enterprises in Sagulung District, Batam City. The research method used is descriptive qualitative with the research location in the Sagulung District, Batam City. Data was collected by observation, interviews and documentation. Data analysis techniques by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results show that public policy actors have communicated well, provided resources including staff, information, authority and facilities, made dispositions including cognition, direction and response quite well, and had followed aspects of the bureaucratic structure in accordance with applicable rules through the implementation of the Standard. Operating Procedure (SOP) on the implementation of BPUM.
creator: Ima Nurmalasari
creator: Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 50
ending page: 63

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 2019-2020 (Studi Kasus di Kelurahan Dompak)
type: item
description: The increasing population growth has made the Tanjungpinang City Government run the Family Planning Village (KB) program, one of which is in the Dompak Village area. The Tanjungpinang City Government, Riau Islands has designated Dompak Village as one of the Family Planning Village (KB). Family Planning Village Services will alse be integrated with other sectors, such as education, health, and social services. However, the phenomenon that occurs is that this program has not run as expected, many people do not know the benefits of the KB Village, then the lack of human resources to run it. Then the obstacle is that the local government cannot unite other related agencies. The purpose of this study is to determine the implementation of the Family Planning Village Program by the Tanjungpinang City Government (In Dompak Village). In this study, the author uses a qualitative descriptive type of research. The result of the research is that the Implementation of the Family Planning Village Program by the Tanjungpinang City Government (In Dompak Village) is good. The Dompak Village itself is in accordance with the decision of the Dompak Lurah Number 25 of 2020 concerning the determination of the management of the KB Village management, but for cadres and then the management needs information such as training and socialization specifically in this KB Village Program, the implementers are considered to need to master the existing technical instructions. In implementing the implementation, the Village Family Planning Technical Guidelines are also very necessary, because with the existence of a standard, namely the Juklak (implementation instructions), it is hoped that the activities contained in the KB Village Program, therefore the training carried out must be continuous and equitable.
creator: Iryanto Iryanto
creator: Edy Akhyary
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 64
ending page: 72

PENGAWASAN POLISI KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN HUTAN (STUDI PADA HUTAN LINDUNG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
type: item
description: Abstra In order to carry out the protection of protected forests in Bintan Regency, the Forestry Police has a responsibility to carry out forest supervision. Forest supervision is a preventive step in order to provide protection of forest areas that are part of the suspicion of human life. The existence of supervision of forests will certainly suppress the actions of individuals who do forest damage. This study aims to determine fact finding, preventive, present and efficient supervision in forest police supervision in forest protection (abs (Study on Bintan Regency Protected Forests in 2020). truck). This type of research is a qualitative research by applying the type of descriptive research. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of the study show that fact-finding supervision in the supervision of the forest police in forest protection, namely in the Implementation of Supervision of Protected Forests in Bintan Regency in 2020 can be achieved well based on the Sian-gian Theory, namely Supervision is divided into 4 indicators, namely Fact Finding Monitoring, Preventive Monitoring, Current Monitoring, and Efficient Monitoring. Researchers found that the implementation of Supervision of Protected Forests in Bintan Regency in the Implementation of Forest Police had implemented existing guidelines but did not yet have a Standard Operating Procedure (SOP) then in the Implementation of Supervision the Forestry Police carried out a division of tasks in groups with a total of 8 personnel and involved the community in around the Protected Forest Area. However, in the implementation of supervision, violations of forest damage were still found in Bintan Regency in 2020 so that the form of supervision carried out by the Forestry Police has not been effective because there are still weaknesses in carrying out their duties. And the efforts made have not been quite successful in the violations that occurred in the Protected Forest o…
creator: Khairil Ihsan Ramadhani
creator: Nazaki Nazaki
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 73
ending page: 80

PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG TERHADAP PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG BERSUBSIDI (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur)
type: item
description: The government has implemented the National Policy, namely the Transition of Kerosene to LPG Gas since 2007, and until now this policy still has shortcomings and there are still irregularities in its distribution to the public, therefore supervision is needed. Supervision is one of the roles that the government has to prevent continuing problems related to policies that have been implemented. The Department of Trade and Industry of Tanjungpinang City as an agency engaged in Trade and Industry, has the task of supervising the distribution of Subsidized 3 Kg LPG, especially in East Tanjungpinang District. The purpose of this study was to determine the supervision of the Department of Trade and Industry of Tanjungpinang City on the Distribution of 3 Kg LPG Gas in Tanjungpinang Timur District. The theory used in this research is Kartono's Supervision Theory. The research method used is descriptive qualitative with research location in East Tanjungpinang District. Data was collected by observation, interviews and documentation. Data analysis techniques by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of the study found that currently the supervision carried out related to the distribution of 3 Kg LPG Gas to the community in the East Tanjungpinang District area has not run optimally and efficiently. There are still inhibiting factors which include the lack of human resources in conducting guidance and supervision, the lack of understanding of the base owner regarding not being allowed to sell to retailers and the lack of coordination related to gas sales that are not in accordance with the provisions.
creator: Lidya Marcelina Tampubolon
creator: Fitri Kurnianingsih
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 81
ending page: 90

PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KONFLIK TAXI ONLINE DAN TAXI KONVENSIONAL DI KOTA BATAM
type: item
description: Transportation plays an important role in fulfilling various human needs such as the need for education, health, economy and others. There are various kinds of transportation in Batam, namely online transportation and conventional transportation. The actual online transportation is not much different from conventional transportation, but it is more convenient and the price is also affordable. The existence of online transportation is a bit of getting rid of conventional transportation, because in this technological era, because in the era of increasingly rapid technology we can order transportation or vehicles that are safer, more comfortable and more affordable. The occurrence of conflicts between online taxis and conventional taxis in the city of Batam, where the conflicts occur in crowded places such as malls, town squares and lodging places. Conflicts from the two different taxi parties often cause debates or disputes because one of the drivers picks up passengers, from the online taxi dispute and conventional taxi there is also violence where one of the taxis does not want to give in not only violence but quarrels. This study aims to find out how the role of the city government in overcoming the problems of online taxis and conventional taxis in Batam City. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach, data collection techniques are carried out by means of interviews, observations and documentation related to the government's role in conventional taxis and online taxis. The data that can then be analyzed qualitatively by examining all the data that has been collected which is supported by the results of interviews with the Government Role theory approach according to Ndraha (Labolo, 2010:36) namely the Government's Role as Regulator, Government's Role as Dynamizer and Government's Role as Facilitator. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the city government in overcoming the problems of…
creator: Meilisatud Diah
creator: Nazaki Nazaki
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 91
ending page: 100

IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KELURAHAN SUNGAI LANGKAI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM 2020
type: item
description: One of the goverment’s efforts to improve targeting and encourage financial inclusion in the distribution of social assistance was transformed by the Raskin program into the BPNT Program in 2017. BPNT is assistance from the government that is given to KPM every month through electronic money and banking mechanisms which can then be used to obtain food ingredients in e-Warong. The amount of assistance for the BPNT program is Rp. 200,000/month/KPM. The purpose of this study was to determine the implementation of BPNT in Sungai Langkai Village, Sagulung District, Batam City in 2020. The writer used descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The results in this study are seen from Edward III's theory, namely (1) communication, related to socialization and education to KPM, (2) resources, related to budgetary resources, facility resources, and human resources, (3) disposition, tendencies of BPNT program implementers, (4) bureaucracy, related to SOPs and BPNT implementation mechanisms. In addition, it is also seen from the performance indicators of the 6T BPNT program (exactly) it shows that the Implementation of Non-Cash Food Rocks in the Sungai Langkai village has been running even though it is not optimal, from the 6T indicator there are 2 indicators that are not optimal. Namely indicators of timely and appropriate administration. In addition, it is also seen from the performance indicators of the 6T BPNT program (exactly) it shows that the Implementation of Non-Cash Food Rocks in the Sungai Langkai village has been running even though it is not optimal, from the 6T indicator there are 2 indicators that are not optimal. Namely indicators of timely and appropriate administration. In addition, it is also seen from the performance indicators of the 6T BPNT program (exactly) it shows that the Implementation of Non-Cash Food Rocks in the Sungai Langkai village has been running even though it i…
creator: Mona Anggraini
creator: Edison Edison
creator: Nazaki Nazaki
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 101
ending page: 110

IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) NELAYAN PAYA TOGOK KELURAHAN TANJUNG BATU KOTA KECAMATAN KUNDUR
type: item
description: The KUB program is essentially a forum for building problem-solving skills, meeting the needs of fishermen, carrying out social roles by developing self-potential, which integrates social and economic aspects. The purpose of this study was to determine the implementation of the KUB Program seen from the growth of KUB, KUB development, work relations, monitoring, evaluation and reporting of KUB fishermen in Paya Togok Tanjung Batu, Kundur District. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Techniques and data collection through observation, interviews, and documentation. This study uses the Van Meter and Van Horn Implementation models using six indicators. 1) Standards and policy targets are less than optimal, this can be seen from the goals achieved have not been maximized in increasing and developing the scale of capture fisheries business, 2) Limited resources, namely implementers and infrastructure are still experiencing obstacles, 3) Relationships between organizations are not optimal due to lack of policy coordinator in providing direction to KUB Paya Togok in accordance with the contents of program policies, 4) Characteristics of implementers, strongly support the existence of this KUB program but in its implementation it is not optimal because there is no capital in developing KUB 5) Social, economic, and political conditions in this variable already optimal, this can be seen from the support from the Paya Togok community. 6) Disposition of implementers, lack of understanding of fishermen on program policies so that the implementation process does not go according to policy directions.
creator: Muhammad Haidil Akbar
creator: Nazaki Nazaki
creator: Ardi Putra
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 111
ending page: 118

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR BATAM 49 TAHUN 2020 TERHADAP AKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT PADA MASA PANDEMI COVID-19
type: item
description: Mayor Regulation Number 49 of 2020 is a regulation on the implementation of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control corona virus disease 2019 in Batam City. Corona virus is a respiratory disease caused by the presence of a virus that attacks the respiratory tract in humans by providing mild symptoms to severe symptoms, without symptoms and even resulting in death. Belakang Padang District is a subdistrict island in Batam City. During the covid-19 pandemic, many people who passed by using sea transportation to make the crowd in and out of Padang District Which led to a lack of discipline in maintaining health protocols in the port area, such as by not using masks, not maintaining distance while waiting for departure and not maintaining distance between passengers while on the way using an engine boat. So many people are exposed to the cvid-19 virus. The theory in this study is the theory of policy implementation. Mazmanian and Sabatier. The method used is qualitative research methods. The results of this study are in accordance with mazmanian and sebatier theory, namely there are three indicators that determine the success of the implementation of the characteristics of the problem: where it is found in the implementation of the policy of many people who do not apply health protocols because they are not disciplined about the use of masks and maintain distance between individuals. The second characteristic of the policy: one form of regulation issued by the Batam City government through Perwako Number 49 of 2020. The third environmental variable: the socio-economic environment faKtor is very influential on the increase of covid-19 in Batam City because of the indiscipline the community can make easily and the increasing spread of covid-19 in Battam City
creator: Murniati Murniati
creator: Nazaki Nazaki
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 119
ending page: 131

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DALAM PENDIDIKAN TINGGI (STUDI BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA)
type: item
description: From the total number of students in Bintan Regency, there were 138 people, but only 48 students from Bintan Regency who received assistance in the first batch who studied outside the Riau Archipelago received assistance. Here the government's role is very important at a time like this because it risks the future and future generations of the nation in the Bintan Regency area. By instilling an understanding that education is very important and the Bintan Regency government must also have a program that helps Bintan Regency students who are economically hindered to study through educational assistance. In achieving good governance, trustworthy and responsible governance and clean governance, one of the concepts that must be applied is the concept of inequality (equality). This research uses descriptive qualitative research method is research conducted to determine the value of independent variables, either one or more (independent) variables whose data is expressed in the form of words, sentences, and images without making comparisons, or connecting one variable to another variable. The Bintan Regency Government has carried out its role as a policy maker with the aim of empowering people who have an interest in continuing to higher education by providing educational assistance facilities in accordance with Bintan Regent Regulation No. 15 of 2021 in articles 37 and 38. Local governments can provide social assistance to members/ community groups according to local financial capacity
creator: Noorizal Noorizal
creator: Nazaki Nazaki
creator: Huyhando Satyagraha Adiputra
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 132
ending page: 139

ANALISIS PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL PULAU TAHFIZ DI KELURAHAN PENYENGAT KOTA TANJUNGPINAG 2018
type: item
description: Article 31 paragraph 1 of the 1945 Constitution reads that every citizen has the same right to education. The implementation of the article is contained in Law number 20 of 2003 article 13 paragraph 1 on the national education system states: the educational path consists of formal education, non-formal education and formal education that can complement and enrich each other. The island of encouragement that is used as an island of tahfidz is also a real manifestation of the application of non-formal educational pathways, by providing an educational service in the field of the Qur'an. Supported by Law Number 20 of 2003 on the National Education System on the initiative of the Foundation of the Indonesian Qur'an, The Island of The Warm is used as the island of tahfidz qur'an. The current condition of the government in the implementation of the development of the field of education is more focused on formal education, while attention to non-formal education is very limited. In this study, researchers want to focus on examining the inhibiting factors of tanjungpinang city government in conducting coaching on non-formal educational institutions of tahfidz island in Penyengat village the goal is to want to know what are the reasons and constraints of the government so that non-formal education such as tahfiz islands get less attention. The research method used is a descriptive method and uses a qualitative approach through the acquisition of data by observation, interview and acquisition of secondary data in the form of books. Organizational structure, and some other literature related to this study. From the results of the research showed that the Ministry of Religious Affairs of Tanjungpinang city was hampered to conduct coaching because the non-formal educational institution of Tahfiz island did not apply for an opersional permit. In addition, weak communication between the non-formal educational institution of Tahfiz island and the government is also a factor in the i…
creator: Nurelisa Nurelisa
creator: Kustiawan Kustiawan
creator: Nazaki Nazaki
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 140
ending page: 151

PROSES SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN COVID-19 DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020
type: item
description: With the SE MENPAN RB Number 52 of 2020, there are several stages regulated in previous regulations that cannot be carried out and adjusted during the COVID-19 pandemic conditions. This study aims to find out how the open selection process for Primary High Leadership Positions during the Covid-19 health emergency in the Riau Islands Provincial Government in 2020. The method used in this study is a qualitative descriptive method with five informants and uses data collection techniques and tools. in the form of interviews, and documentation. The results showed that the JPT Pratama Selection Process During the Covid-19 Health Emergency in the Riau Islands Provincial Government in 2020 had been running although some were still not fully implemented, this was seen from the seven aspects, namely the Open Recruitment Policy, Specificity, Candidate Appointment Based on the System Merit, Communication Problems, Challenges, Transparent Selection Procedures, Selection Committee. Based on the results of research and discussions that have been carried out by researchers regarding the JPT Pratama Open Selection Process during the Covid-19 Health Emergency in the Riau Islands Provincial Government in 2020, namely based on the seven aspects that the researchers used as a reference for the research. Aspects of open recruitment policy, specificity, communication problems, challenges, and the selection committee that fulfills these aspects. Aspects of appointing candidates based on a merit system, and aspects of transparent selection procedures are the most important aspects that are weaknesses in this open selection process where the selection committee does not announce the scores obtained by the selected participants and does not announce the overall score from the results of all selection stages.
creator: Nurul Fahmi Erlanda
creator: Nazaki Nazaki
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 152
ending page: 164

EVALUASI PELAKSANAAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BATU BELUBANG KECAMATAN BAKUNG SERUMPUN KABUPATEN LINGGA
type: item
description: The Village Consultative Body or what is called by which other is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the villagers based on the representation of democratically appointed areas. In Batu Belubang Village of Bakung Serumpun District of Lingga Regency, BPD has carried out its duties and functions in accordance with Law No. 6 of 2014 on Villages. The role of BPD in village government is very important, because BPD is a forum for the aspirations of the village community to participate in the implementation of village government, and BPD is expected to be able to become an institution that controls various mandate implementation and policy implementation in the village. The purpose of this study is to find out the Implementation of the Role of the Village Consultative Body (BPD). This study uses the CIPP evaluation model theory developed by Stufflebeam (Wirawan, 2012:92). This type of research is qualitative with a descriptive approach. The study found that the Implementation of the Role of the Village Consultative Body (BPD) in Batu Belubang Village has not gone well. Although it does not run in accordance with its functions and duties, BPD has tried its best to carry out its duties and functions to the community. The conclusion of this study is that there is still less than optimal implementation of the Role of the Village Consultative Body (BPD) in Batu Belubang Village
creator: Okta Delpiyanti
creator: Oksep Adhayanto
creator: Handrisal Handrisal
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 165
ending page: 175

STRATEGI PARTAI NASDEM DALAM PEMENANGAN PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA TANJUNGPINANG
type: item
description: General elections are the most appropriate momentum for political parties to realize their political ideals to seize or maintain their political positions. Political parties and candidates must develop tactical steps as a strategy to gain victory in the general election. This research examines the political strategy of winning the NasDem Tanjungpinang party in the 2019 legislative elections, which succeeded as the only political party with the most significant increase in seats of 4 seats after previously in the 2014 legislative election it did not get a seat in the Tanjungpinang City DPRD parliamentary seat. This research method is descriptive using a qualitative approach. The data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The data that has been analyzed can be analyzed using steps including data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The conclusions obtained from this research are based on the type of strategy, the NasDem Tanjungpinang party in winning the 2019 legislative elections used an offensive strategy to attack political opponents by expanding and penetrating the market (people who use voting rights) by using the strategy method of political segmentation, political targeting, political positioning and political marketing of elected candidates. For political parties, offensive strategies are still very relevant if they are carried out to gain victory or maintain positions in political positions in the implementation of general elections. This is because an offensive strategy directs political parties to expand the market (people who use the right to vote) which is considered to contribute votes to political parties, only with votes that many political parties will obtain and maintain political positions in general elections.
creator: Pardomuan Situmorang
creator: Adji Suradji Muhammad
creator: Nazaki Nazaki
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 176
ending page: 185

KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KELURAHAN BURU KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018
type: item
description: The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program is Community Empowerment program that focuse on increasing community self- reliance in meeting housing needs independently.the phenomenon that occurs in this study is that there are still many people who get assistance that does not match the creteria this study aims to determine how the performance of the Implmentation of Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in Buru Sub – district, Buru District, Karimun Regency in 2018. The research method used is descriptive research method. With a qualitative approach. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation related to implementation performance actors in the Buru Village the data obtained was then analzed qualityvely by wxamining all the data collected and supported by the results with interviews with a theoretical apporoach according to Ripley in( Purwanto and sulstyani 2016 106), from the results of the study it can be seen that basd on the results of the study, it can be concludes that the performance of the Implementation of the Self-Help housing Stimulant Assistance Program in Buru Subdistrict, Karimun Regency in 2018 using 7 indicators there are 3 indicators the are still not optimal, namely the Coverage, Frequency and biased.
creator: Raja Vera Dwi Yani
creator: Handrisal Handrisal
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 186
ending page: 194

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR PADA KALANGAN REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017-2019
type: item
description: The rampant cases of illegal racing are currently happening, so a comprehensive and sustainable development strategy for prevention and eradication is the main key to suppressing the number of illegal racing cases among teenagers. The purpose of this study is to find out how the Tanjungpinang City Traffic Unit Police Efforts in tackling illegal racing actions that are rife in Bukit Bestari District, Tanjungpinang City, especially in Pamedan, Jl. Basuki Rahmat, Jl. I.R. Sutami and Dompak. According to Ibid in Nasution (2018), empirical crime prevention consists of two main parts, namely Preventive Efforts, which are follow-up actions that are still at the level of prevention before the occurrence of a crime. In preventive efforts, the emphasis is on eliminating opportunities for crime to be committed. And Repressive Efforts, these efforts are carried out when there has been a crime/crime whose action is in the form of law enforcement by imposing punishment. The research method in this research is descriptive qualitative, in this descriptive qualitative research, the researcher will provide a systematic, factual and accurate description of the facts according to the scope of the research. Based on the results of the study, it can be concluded that countermeasures to prevent acts committed by teenagers in illegal racing actions are not only from the police, but also from the community, the head of the RT or sub-district apparatus and especially parents whose children are involved in this group. which contributes more in overcoming and preventing so that in the future there will not be repeated acts that violate the law. In accordance with the provisions of the police law to carry out repressive efforts, this effort is carried out when a crime/crime has occurred whose actions are in the form of law enforcement by imposing penalties. , because as law enforcement officers must provide services, protection, and ensure order in society so as to create peace and security, th…
creator: Rendi Saputra
creator: Kustiawan Kustiawan
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 195
ending page: 202

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JANG KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN 2019
type: item
description: The formation of BUMDes is a way of utilizing the law that gives authority to village governments to innovate village development, one of which has been realized by Jang Village under the name BUMDes Kejora Indah. However, the results of the efforts of the BUMDes have not contributed maximally to the PADes and the improvement of the village economy. This is shown based on financial data in the first year BUMDes Kejora Indah suffered a loss of 42,08,517 and in 2021 net assets have not been able to exceed their capital participation. In addition, there are several business units with a sufficiently large unit value that have not been able to operate optimally. So, the writer is interested in knowing how the management of the Kejora Indah BUMDes causes this problem to arise. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The results showed that Kejora Indah BUMDes could only carry out clean water business, selling 3kg LPG gas and renting molen in accordance with the AD/ART BUMDes of Jang Village. The management of the business entity is known to have been running well, but has not provided maximum income for the village, and researchers have found several problems such as selling gallons of water and other business units which are still hampered by the Covid-19 pandemic
creator: Riki Rahmadi
creator: Kustiawan Kustiawan
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 203
ending page: 210

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (UPT BP2MI) DALAM MEMBERIKAN PELINDUNGAN KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
type: item
description: The welfare of the nation and state is one of the main goals of the Indonesian state. As has been mandated in the Fourth Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the state aims to "realize social justice and general welfare for all Indonesian people". Normatively, UPT BP2MI Tanjungpinang carries out its role well, namely carrying out its role in accordance with Law Number 18 of 2019 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Presidential Regulation Number 90 of 2019 concerning the Indonesian Migrant Worker Protection Agency. Then ideally UPT BP2MI Tanjungpinang carries out its role based on the needs of the community and in accordance with the conditions of the Riau Archipelago which is an Indonesian maritime border area by taking precautions to prevent the Placement of Illegal Nonprocedural PMI. Furthermore, factually UPT BP2MI Tanjungpinang has carried out its role well, namely in fact it has carried out a normative role in accordance with the laws and regulations, namely by providing protection facilitation, facilitation of repatriation for migrant workers, and socializing the flow of migrant worker applications to the public through social media and socializing opportunities to work abroad provided by the government to the community, then providing legal protection by being an expert witness in the problematic PMI trial. For this reason, the author wants to know more about UPT BP2MI Tanjungpinang in providing protection to PMI. In this study, the author uses qualitative analysis methods to reveal more through interviews, and observations
creator: Rizki Amelia
creator: Agus Hendrayady
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 211
ending page: 224

STRATEGI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA
type: item
description: Street vendors (PKL) in Tanjungpinang city hold their wares in places that have been prohibited by the Tanjungpinang city government based on the Tanjungpinang city government regional regulation (Perda) number 7 of 2018 concerning Public Order. There are 139 street vendors who do not have a location permit to trade, including on sidewalks and city parks. The purpose of this research is to study and find out the strategy of the Tanjungpinang city government in controlling street vendors in Tanjungpinang city based on Regional Regulation number 7 of 2018 concerning public order with a qualitative descriptive method and using data collection tools and techniques in the form of observation, interviews and documentation. To obtain research results and make it easier for researchers to carry out this research, researchers used the theory proposed by Andrew in Aristo Christian Langi (2019) which discusses the stages of formulation, stages of termination, stages of implementation and stages of assessment. The results of the research that the researchers got regarding the Tanjungpinang city government's strategy in controlling street vendors were not going well. This is because there are still many traders who display their wares in areas that have been banned and the government's strategy is not exactly. In addition, the government has not succeeded in providing a solution to the implementation of the regulation by meeting the needs of street vendors in Tanjungpinang. The need that has not been met is the availability of a field or location that supports street vendors
creator: Samsuddin Samsuddin
creator: Handrisal Handrisal
creator: Yudhanto Satyagraha Adiputra
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 225
ending page: 229

DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN KEPABEANAN DAN PAJAK TERHADAP E-COMMERCE DI KOTA BATAM
type: item
description: In Indonesia, the issue of taxes on e-commerce has become one of the issues discussed, including in Batam City. Technological developments have become a new medium for interacting and transacting, including the Indonesian people. Enactment of Regulation of the Minister of Finance Number 199 of 2019 concerning customs, This study uses a qualitative descriptive method with public policy theory according to Leo Agustino (2006). Data collection techniques in this research are literature study, field study (observation, in-depth interviews, and documentation). The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. From the results of the research on these indicators, the results obtained from the policy regarding the increase in customs and taxes on e-commerce in Batam City in general have been going quite well, judging from the achievement of the objectives of the regulation have been achieved, but this regulation greatly affects business actors e-commerce which causes many businesses to experience a decline and even closure, so it is necessary to evaluate and review.
creator: Shela Domora
creator: Nur Aslamaturrahma Dwi Putri
creator: Nazaki Nazaki
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 230
ending page: 237

IMPELEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO.44 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KOTA TANJUNGPINANG
type: item
description: Covid-19 is a large family of viruses that spread disease in humans and animals. The government as one of the policy makers who made this covid-19 a national disaster. This is because the increasing number of cases in Tanjungpinang City. The purpose of this study was to determine the implementation of mayoral regulation no 44 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control covid-19 in Tanjungpinang City. The method used in this study is a qualitative descriptive method with information as many as 11 people and uses data collection and data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of mayoral regulation no 44 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control covid-19 in Tanjungpinang City in terms of communication in its implementation has gone well such as through radio, television, social media, to directly during patrols. Resources in implementing mayoral regulation no 44 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control COVID-19 in Tanjungpinang City are sufficient, both from human resources, resources and facilities. The disposition in its implementation is quite maximal, although there are still obstacles between the government and the community. Implementation in its implementation there are already rules in implementing regulation 44 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement protocols as an effort to prevent and control the Covid-19 of Tanjungpinang City. The obstacle in this research is that there are still people who don't care and understand the dangers of COVID-19, thus violating health protocols
creator: Tassa Kartika Sari Anendri
creator: Edison Edison
creator: Yudhanto Satyagraha Adiputra
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 238
ending page: 247

ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA EFEKTIVITAS PELAYANAN TERMINAL SUNGAI CARANG KOTA TANJUNGPINANG
type: item
description: This study Tanjungpinang City is the capital of the Riau Islands Province as the central government center, the Government, especially Tanjungpinang City, continues to try to provide services and convenience in traffic for the community. Carang River Terminal is a type B terminal that serves public transportation routes and services within and between cities. If public transportation and these services are not arranged, regulated properly, it will cause congestion on public roads considering the City of Tanjungpinang. Regarding the service and operation of the Carang River terminal in Tanjungpinang City, it does not work as intended, this can be seen from the lack of public transportation and services parked on public roads even though the Carang River Terminal. The research objective to be achieved is to find out the obstacles and constraints in optimizing the function of the Carang River Terminal. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach, data collection techniques are carried out by interview, observation and documentation related to the Analysis of Factors Affecting the Low Effectiveness of the Carang River Terminal Service Tanjungpinang City. The data can then be analyzed qualitatively by examining all the data that has been collected which is supported by the results of interviews with the Jones theory approach in Purwanto (2007: 43) namely the external source approach, internal source approach, and technical support approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the Carang River Terminal service has not been running effectively. The factors Influencing the Low Effectiveness of the Carang River Terminal Service Tanjungpinang City can be seen from four indicators, namely the external source approach, the factor is the lack of public transportation operating at the terminal, the internal source approach is the lack of informativeness from the Transportation Agency employees in using the media fo…
creator: Wita Safitri
creator: Kustiawan Kustiawan
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 248
ending page: 256

KAJIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN (STUDI KASUS PELAKSANA PROGRAM BANTUAN NELAYAN DI KELURAHAN BURU KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019)
type: item
description: Empowerment is one of the important aspects in social life. In the context of government, the Fisheries Technical Implementation Unit (UPTP) is one of the regional apparatuses that focuses on the fisheries sector. With regard to empowerment, it certainly leads to the fishing community, namely, which in empowering the fishing community through the fishermen's assistance program is one of the goals for the welfare of the community, especially the fishing community. The purpose of this research is to make a study of the empowerment of fishermen that has been applied by the Fisheries Technical Implementation Unit (UPTP) to the fishermen community in Buru Village, Buru District, Karimun Regency, and what is the impact of the lack of fishing business groups in Buru Village. , using Cook and Macaulay theory. The research method used is descriptive qualitative method with 9 informants and uses data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of the study found that the Empowerment carried out by the Fishery Technical Implementation Unit (UPTP) for fishing communities in the implementation of the fishermen assistance program in the Buru sub-district was good, where the fishing communities who received assistance through the fisherman assistance program felt helped in the facilities received according to each fisherman's needs. . In addition, there are still some fishing communities in Buru Village who do not receive assistance, this is because they do not have a fishing business group, lack of knowledge in social life, and also because the fishing community does not care about the fishermen's assistance program.
creator: Zulfitri Zulfitri
creator: Fitri Kurnianingsih
creator: Novi Winarti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 257
ending page: 270

EVALUASI PROGRAM E-WARONG KUBE-PKH DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020
type: item
description: This study research to evaluate the results of the KUBE-PKH E-Warong Program in Tanjungpinang City in 2020. The research method used is descriptive qualitative. This study uses the evaluation model of Brigman and Davis using four indicators. The results of the study show: 1) Input indicators, the implementation of the E-Warong program in Tanjungpinang city is quite optimal, where the elements in the implementation of the E-Warong program have worked well according to their respective tupoksi, although there is still a lack of responsibility from the implementing agency, 2) Process indicators, the implementation of E-Warong in Tanjungpinang City is easy and uncomplicated, 3) Output indicators, Tanjungpinang City E-Warong has not reached its goal, this is because Tanjungpinang City's E-Warong doesn’t carry out its functions according to policy, and there are still many KPM with underprivileged status 4) Outcome indicator, with the existence of E-Warong Tanjungpinang City, has an impact on E-Warong managers in increasing daily needs, and helping KPM reach locations for social assistance transactions. Conclusion E-Warong Tanjungpinang City has not been implemented properly, this is because there are many functions of E-Warong not being carried out, and have not yet achieved its goal of improving the welfare of the community, this is because the status of the underprivileged community is still very high, therefore it is necessary to improve carried out such as: conducting more in-depth socialization of each implementing agent in order to better understand the objectives and functions of E-Warong, so that the implementation process goes well.
creator: Zurina Zurina
creator: Kustiawan Kustiawan
creator: Yudhanto Satyagraha Adiputra
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 271
ending page: 280

PENGELOLAAN OBJEK WISATA MADU TIGA BEACH % RESORT DI DESA MALANG RAPAT KABUPATEN BINTAN
type: item
description: Management of tourism objects is crucial to increase the locally-generated revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) for the Malang Rapat Village, Bintan Regency. A tourism object is any place or natural condition that tourism resources intended to be developed and designed to appeal to tourists' attractions. The research used a qualitative method (Lexy Moleong, 2006: 04), will focus on seeing how the Management of the Madu Tiga Beach & Resort Tourism Object in the Village of Malang Rapat, Bintan Regency to increase locally-generated revenue. The research studied on the theory presented by George R. Terry (Sukarna, 2011:11) regarding four management functions, namely: Planning, Organizing, Implementation, Supervision. The research shows that Madu Tiga Beach & Resort Tourism Object management is good enough to make it the best in the Malang Rapat village and increase the village economy. Then the requirement role and performance of the local government as a contribution, coordination, control, monitoring supported by other related agencies in exploring and developing the exists potential in the Madu Tiga Beach & Resort Tourism Object management as well as the need for cooperation and coordination between local governments, village governments, and related agencies and local communities, to achieve common goals.
creator: Adilla Hariaty
creator: Jamhur Poti
creator: Fitri Kurnianingsih
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 281
ending page: 286

MANAJEMEN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI DESA KELUMU KABUPATEN LINGGA
type: item
description: Education is the foundation of hope for improving the quality of human resources and is a human right for every human being, because education is an inseparable part of the life of social beings, for that education must be given to all communities, including the marine tribe community which is included in the category of indigenous peoples who live in hard-to-reach areas. This study aims to determine the strategy of the Lingga Regency Government in improving the education of marine tribal children in Kelumu Village, the research method used in this research is descriptive qualitative with informants namely the head of the education office, the Head of Kelumu Village, the Customary Head, and several Sea Tribe community. Data were collected through interviews, observation and documentation. By using the theory of Fred R David where there are 3 indicators, namely; strategy formulation, strategy implementation and strategy evaluation. The results of the research show that the government has developed a strategy to improve the education of sea tribe children through the education office by conducting equalization of education for school age children, especially for marine tribe children as evidenced by the existence of programs that have been created and implemented, as well as a literacy school development plan. However, the current program is deemed to be insufficient for the improvement of the children of the sea tribe, considering that the children of the sea tribe have different characteristics from most children.
creator: Alfianni Nayangsari
creator: Adji Suradji Muhammad
creator: Ramadhani Setiawan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 287
ending page: 290

IMPLEMENTASI JAMINAN KESELAMATAN KERJA BAGI DRIVER OLEH PERUSAHAAN GOJEK TANJUNGPINANG
type: item
description: Law Number 13 of 2013 concerning Manpower explains that every worker has the same opportunity without discrimination to get a job, explicitly that Law Number 13 of 2003 concerning Manpower article 86 paragraph 1 that every worker / laborer has the right to obtain protection on occupational safety and health, and article 87 paragraph 1 that every company is obliged to implement an occupational safety and health management system that is integrated with the company's management system. Regulation of the Minister of Manpower No. 5 of 2001 concerning the procedures for implementing work accident insurance, death insurance and old age insurance in the article in article 31 part b, namely workers outside of work relations or independent workers. The purpose of this study was to determine the implementation of work safety guarantees for drivers by the Gojek company in Tanjungpinang. This research method uses descriptive research with a qualitative approach, the type of data used is primary data, secondary data where data collection uses documentation, observation and interview techniques. In the implementation of this work safety guarantee the author uses 4 indicators Edward III (1980). The communication indicator has not run optimally because there are still many drivers who do not register themselves as BPJS Employment participants. The resource indicator has been running optimally. In the disposition indicator, the implementing policy supports the implementation of work safety guarantees for drivers because there has been socialization between the Gojek company and BPJS Ketenagakerjaan. Indicators of the bureaucratic structure have been running optimally because BPJS Employment and drivers have personal attachments. The conclusion from the results of the research regarding the implementation of driver safety guarantees by the Tanjungpinang gojek company is that in general the implementation of this work safety guarantee has not run optimally because there are still many…
creator: Anggun Niari
creator: Agus Hendrayady
creator: Edison Edison
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 291
ending page: 299

PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DALAM PELAYANAN BERBASIS DIGITAL PADA KANTOR DPMPTSP KOTA TANJUNGPINANG
type: item
description: Based on the Tanjungpinang Mayor Regulation Number 40 of 2016 concerning the description of the Main Duties and Functions of the Organization and Work Procedure of the Tanjungpinang City Investment and One-Stop Integrated Service (DPMPTSP),simplification, and certainty. The purpose of this study is to determine Organizational Capacity Development in Digital-Based Services at the Tanjungpinang City DPMPTSP Office. The theory used in this research is the theory of Capacity Building, Riyadi 2006:16),Data analysis techniques by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results show that (1) the individual level/human resources are still limited and inadequate, especially in DPMPTSP there is still a shortage of employees according to the IT field (2) the organizational level is an embodiment that shows the relationship between functions in an organization as well as the authority and responsibility each member of the organization who carries out their respective duties (3) at the System level is a strengthening and regulation of the government's work program related to the regulation of the work program planning mechanism at the Tanjungpinang City DPMPTSP Office. In developing the capacity at the Tanjungpinang City DPMPTSP Office, it can be shown that the Tanjungpinang City DPMPTSP Office employees have intellectual competence and are better at working enthusiastically, setting performance. This type of research is descriptive qualitative, where the author tries to describe the condition of the object of a social phenomenon that is encountered as it is in the field.
creator: Anjelina Radhika Putri
creator: Edison Edison
creator: Okparizan Okparizan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 300
ending page: 308

STRATEGI PEMASARAN DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI UNTUK PEMBINAAN USAHA MIKRO DI KOTA TANJUNGPINANG
type: item
description: Micro Business Actors in Tanjungpinang city have a variety in selling production. Micro-enterprises have an important role in increasing regional income, however, since the Covid-19 incident, their economy has increased and has not developed. This study aims to determine the Marketing Strategy by utilizing Information & Communication Technology for Micro Business Development in Tanjungpinang City. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. This study uses 3 indicators from Kotler & Armstrong (2008), namely: 1) Product indicators are not optimal because there are still difficulties in raw materials, capital, inadequate facilities and infrastructure for online sales. 2) The price indicator is optimal and can reach micro business actors because it follows the price of basic commodities to be sold. 3) The Place indicator is optimal because it is facilitated by the trade and industry offices to involve micro business actors through event bazaars. 4) Promotion indicators have not been optimally carried out because there are still difficulties in developing their products and require effective online training or special media coaching from the relevant Government. The conclusion in the Marketing Strategy with Information and Communication policies is that there are some that have been running optimally and indicators that are still obstacles are the lack of adequate infrastructure and lack of activities or socialization carried out by the department regarding online-based marketing.
creator: Annisa Fitri
creator: Agus Hendrayady
creator: Jamhur Poti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 309
ending page: 317

PENGAWASAN PRODUK UMKM OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DALAM LISENSI STANDAR KEAMANAN PANGAN DI KOTA TANJUNGPINANG
type: item
description: Tanjungpinang is one of the areas in the Riau Archipelago that has a variety of diverse MSME products. Halal Product Guarantee mandates the establishment of a government institution, namely the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). Even though it has a body that regulates and supervises food products, there are still many MSME products that are not halal certified. This study aims to determine the supervision of MSME products by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) in the Food Safety Standard License in Tanjungpinang City. The researcher refers to the supervisory theory model by M. Manullang. The research method used is descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. The results of the study found that in this study, namely in 1.) Setting the measuring instrument (standard), the supervision carried out by the BPJPH of the Ministry of Religion of the Riau Islands was the supervision of the flow of the certificate and halal certification process. Financing for making halal certificates on a regular basis is Rp. 300,000-Rp. 5,000,000 depending on the type of product and variants of additional materials for each MSME product business actor. 2.) Conducting an evaluation, currently it is only limited to supervising the completeness of documents to process halal certification until the issuance of a halal certificate. 3.) Taking corrective action, currently in Tanjungpinang City there are MSME products that do not yet have a halal certificate.
creator: Avikas Jesy Artatirana
creator: Jamhur Poti
creator: Fitri Kurnianingsih
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 318
ending page: 327

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA SRI BINTAN KECAMATAN TELUK SEBONG
type: item
description: Implementation of the Community-Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS), water supply in Sri Bintan Village is very limited. This study aims to determine the process of implementing the Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision (PAMSIMAS) program in Sri bintan Village and what factors influence the implementation of the program. The results of this study are assessed from the indicators consisting of (1) standards and policy targets already have clear standards but the implementation process is not yet appropriate. (2) human resources and financial resources are not yet available as needed. (3) the characteristics of the implementing organization are in accordance with the characteristics of already knowing the responsibilities and duties of each. (4) the attitude of the implementers has not been optimal because the PAMSIMAS management body has not carried out its duties properly, such as checking infrastructure and paying dues to the community. (5) communication between organizations and implementers cannot be said to be optimal because the district person in charge does not have the right time to visit or check Sri Bintan Village. and (6) economic, social & political conditions. It is not optimal because it is still lacking and the socialization is not evenly distributed. Researchers provide suggestions for improving the process of implementing the PAMSIMAS program, improving the performance and sense of professionalism of the implementers, as well as increasing community participation in caring for and maintaining the facilities provided.
creator: Chyntia Apulina Karina Surbakti
creator: Edy Akhyary
creator: Edison Edison
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 328
ending page: 336

KUALITAS PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN TANJUNG UBAN DALAM MENANGGULANGI KEJADIAN KEBAKARAN
type: item
description: The problem regarding the quality of service contained in the Tanjung Uban Fire Department is the unavailability of firefighter posts in each sub-district. This study aims to identify and explain the quality of service as well as the inhibiting factors in the quality of service of the Tanjung Uban Regional Fire Department Technical Implementation Unit, Bintan Regency. Using the theory of Sinambela. The technical implementing element of the Regional Disaster Management Agency in carrying out technical operational firefighting in Bintan Regency in detail refers to Regent Regulation Number 38 of 2019 concerning the Establishment of a Fire Fighting Regional Technical Implementation Unit at the Bintan Regency Disaster Management Office. The results of the study were assessed from the indicators, (1) on transparency, the Tanjung Uban UPTD Damkar was transparent to the public, which did not apply different service procedures. (2) Accountability, services that can be accounted for in accordance with applicable regulations have not been maximized because the resource factor is not yet available according to the required needs. (3) Conditionally, the Tanjung Uban UPTD in carrying out proper services has not been carried out optimally. (4) Participatory, community involvement in service participation has not been maximized, due to the uneven distribution of people participating in activities. (5) Equality of Rights, in practice the implementation has provided services to the community regardless of the social status of the community. (6) The balance of rights and obligations is maximized because it always responds to complaints from the public regarding fire incidents.
creator: Dea Oktafia
creator: Adji Suradji Muhammad
creator: Okparizan Okparizan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 337
ending page: 346

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAMSIMAS DI DESA BERAKIT KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN
type: item
description: This study aims to determine the effectiveness of Pamsimas management in Berakit Village, Teluk Sebong District, Bintan Regency. This study also seeks to determine the factors that hinder the effectiveness of PAMSIMAS management. The research design used is descriptive research with a qualitative approach and analyzed using indicators of effectiveness 1) accuracy of program targets 2) program socialization 3) program objectives 4) program monitoring, also using management indicators 1) planning 2) implementation 3) supervision. From the overall indicators of effectiveness and management, the management of the Pamsimas program in Berakit Village has been going well in terms of its level of functioning but has not been effective in its distribution. This is because in the long summer or dry season, the availability of the existing water discharge cannot meet the drinking water needs of the residents at that time. For this reason, it is necessary to find alternative sources of raw water, especially during the dry or hot season.
creator: Defi Fajar Harjuniati
creator: Adji Suradji Muhammad
creator: Okparizan Okparizan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 347
ending page: 353

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP LARANGAN IMPOR PRODUK PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS PULAU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN)
type: item
description: Government Supervision of the Prohibition of the Import of Used Clothing based on ministerial regulation Number 51 of 2015 concerning the Prohibition of the Import of Used Clothing (Kundur Island case study). This study aims to describe the government's systematic supervision of the ban on the import of used clothing. This study uses a descriptive qualitative uses observation, interviews and documentation techniques. In this research on government supervision, the researcher is based on Article 1 paragraph 7 of the Presidential Decree on the Procedures for Supervision of Regional Government No. 74 of 2001 with aspects of functional supervision. The results showed (1) the inspection indicators on the supervision of the ban on the import of used clothing have not been carried out optimally. (2) inspection indicators on supervision are not carried out, evidence searches are carried out, inspections are carried out, (3) Investigation indicators are difficult to carry out due to the absence of significant inspection and testing of used clothes because difficult to prove that the goods are really illegal (4) on the assessment indicators, public awareness to no longer buy used imported clothes is very much needed and domestic products are able to dominate the market in their own country. The conclusion of this study is that systematic supervision has not been carried out optimally due to the incompatibility of regulations between the central government and local governments, the level of demand is still high, the business capital for selling used clothing is affordable.
creator: Desy Lestary
creator: Agus Hendrayady
creator: Edison Edison
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 354
ending page: 362

EVALUASI PENERAPAN PROGRAM E-RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM
type: item
description: In order to facilitate the reach of government performance and services to the community, the Batam City Government implements an electronic retribution (e-retribution) program for waste collection bills in the Batam City area. Currently, there are 3 sub-districts, namely Lubuk Baja District, Batam City District and Sekupang District that have used the e-retribution program through electronic payment systems using barcodes. This program has been implemented by the Batam City Environmental Service for the people of Batam City since 2018 until now. To support obtaining the results in this study, the researcher uses the theory proposed by Siagian, (2012) regarding Program Evaluation which includes an assessment of planning, assessment of implementation and assessment of activities. This study uses a qualitative descriptive method based on observation and data collection techniques. Based on the results of the study, it was found that currently the implementation of the e-retribution program for waste management at the Batam City Environmental Service has been going well. The people of Batam City who have used the scanned barcode of the e-retribution get convenience in the process of paying the waste management fee. In addition, although the installation or application of this e-retribution has not been comprehensive in all sub-districts in Batam City, but from every sub-district that has implemented this eretribution, it was found that the implementation of this e-retribution was successful and well implemented by the Batam City Environmental Service
creator: Devi Susanti
creator: Agus Hendrayady
creator: Imam Yudhi Prastya
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 363
ending page: 367

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH TAHUN 2020/2021 PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KOTA TANJUNGPINANG
type: item
description: Distance learning in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 109 of 2003, is a teaching and learning process that is carried out remotely through the use of various communication media. This study aims to identify and describe the process of implementing distance learning policies at the vocational high school level in the city of Tanjungpinang. The method in this study is a qualitative descriptive method with data collection techniques, namely interviews with 9 informants and conducting observations and documentation. In this research on the implementation of PJJ, the researcher uses the theory of Merille S. Grindle with 2 main indicators, namely Policy Content and Policy Environment. The contents of the policy are (1) Influencing Interests (2) Types of Benefits obtained (3) Degree of Change to be Achieved, (4) Location of Decision Making, (5) Program Implementers, (6) Resources. The policy environment is (1) the power, interests and strategies of the actors involved, (2) the character of the institutions and regimes in power, (3) the level of compliance and responsiveness. The implementation of distance learning policies in general has been running with policy objectives, but this PJJ policy is not effective if it is fully implemented at the SMK level.
creator: Djodi Ari Andika
creator: Agus Hendrayadi
creator: Okparizan Okparizan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 368
ending page: 375

PENGAWASAN PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN SECARA ONLINE OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
type: item
description: Medicine and food are strategic commodities to be traded because they involve human survival. There is an innovation in the medicine and food distribution system which is now switching online. Medicine and food that are circulated online can be a loophole for the circulation of medicine and food that are not in accordance with marketing authorization standards. BPOM is a government agency tasked with supervising the distribution of medicine and food. This study aims to look at the supervision of medicine and food circulation online by BPOM. This type of research is descriptive qualitative. The analysis technique used triangulation technique. This study uses 4 indicators of the implementation of supervision from Handoko. The results of the research on standard indicators of monitoring measuring instruments, measuring instrument standards have been determined and applied optimally. Based on performance measurement, supervision is not optimal because supervision is uneven and does not cover all monitoring facilities. Based on the comparison of the implementation of activities with standards and analysis of deviations, supervision is not optimal because medicine and food that do not comply with distribution permit standards are still circulating in the community. Based on corrective action taken, supervision has not been carried out optimally because there are still illegal medicine and food distribution facilities that have not been monitored. The conclusion is that online supervision of medicine and food distribution is still not optimal because medicine and food that are not in accordance with distribution permit standards are still circulating in the community.
creator: Doni Taxina Br. Siahaan
creator: Rumzi Samin
creator: Agus Hendrayady
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 376
ending page: 386

IMPLEMENTASI PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI KABUPATEN LINGGA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
type: item
description: As a new autonomous region, Lingga Regency needs a budget to build. At the age of 18, Lingga Regency has not been able to carry out development to align itself with other Regencies in development. One source of local revenue is local taxes. The purpose of this study was to determine the application of the One-Stop Manunggal Administration System service in Lingga Regency in increasing local revenue. This study uses a descriptive qualitative approach with data sources used are primary and secondary data, where data collection uses observation, interviews and documentation techniques. The data that has been analyzed can be analyzed using steps including data reduction, data presentation and drawing conclusions. In this implementation research, the researcher uses the theory of Edward III (Agustino, 2016: 137). The results of this study indicate that the implementation of policies at the SAMSAT Office has been implemented properly, looking at the communication indicators, communication to the community such as socialization has also been carried out, the indicators for implementing SAMSAT resources in managing motor vehicle taxes are sufficient and adequate, disposition indicators that it is shown that the employees are very good with the development of the motor vehicle tax service system at the SAMSAT office and their response to tax services is very good, in general, indicators of the bureaucratic structure have been implemented, such as the SOP at the SAMSAT office.
creator: Egia Yuliana
creator: Adji Suradji Muhammad
creator: Edison Edison
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 387
ending page: 393

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA PT. SAIPEM INDONESIA KARIMUN BRANCH
type: item
description: The impact problems experienced the people of Pangke Barat Village from the activities of PT.SIKB to reduce these issues, community participation in the EIA process, which is an administrative requirement for every business actor and construction process that has an environmental impact to obtain environmental permits, is important. This study aims to identify and explain the process and form of community participation in the preparation of EIA at PT.SIKB. The data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Then, analyzed data using data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed (1) The Leaders make efforts to openly passively to the community, (2) There has been no socialization to the people of Pangke Barat Village regarding accommodative regulations about the importance of community involvement in the EIA process (3) Most of the people already have awareness of their environment with the establishment of a forum for environmental welfare care, (4) Pangke Barat Village has formed a forum as representatives and forums for the community to convey the complaints by activities of companies and the Karang Taruna Srijaya which has a work program and the function lead to environmental management, (5) The contents of the EIA document are unknown, and the people of Pangke Barat Village have requested to publish and reveal it to the community, (6) Coordination between parties already exists, coordination and cooperation are seen before the consultation public to discuss the preparation of the PT.SIKB EIA.
creator: Elenna Elenna
creator: Rumzi Samin
creator: Adji Suradji Muhammad
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 394
ending page: 402

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA KETON KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA)
type: item
description: Villages have a very important role in providing targeted, focused and smooth public services, especially in program activities that are in direct contact with the interests of the community. The allocation of Village Funds shall com from the Regency/Municipal APBD sourced from the portion of the central and regional financial balance fund received by the regency/city for the village at least 10 %. This study aims to determine the performance of village government official in managing village finances and whether the activity programs made have been effective or not. The method used is qualitative with the type od effectiveness according to Duncan in (Richar M. Steers, 1985;53) namely; 1) achievement of goals, 2) integration, and 3) adaptation. The indicators for achieving the goals are quite effective. The integration indicator is still not effectively implemented, this can be sen from the lack of transparency of the village government in providing an understanding of the role of the community in the management of ADD. The adaptation indicators have not been effective because of the constraints of incompetent human resource causing delays in the planned programs so that they are not managed properly. The conclusion regarding the Effectiveness of ADD Management in Keton Village, Lingga Timur Subdistrict, Lingga Regency is that the Keton village government has tried to manage village finances by following all mechanisms and procedurs, but the implementation has not been optimal because there are still some obstacles, namely the lack of community participation and lack of human resource competence which causes the program/the activities carried out were not carried out properly.
creator: Elisa Elisa
creator: Ramadhani Setiawan
creator: Edison Edison
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 403
ending page: 410

STRATEGI PEMASARAN SEKTOR PUBLIK PADA INDUSTRI KEPARIWISATAAN OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN BINTAN DIMASA NEW NORMAL
type: item
description: The Covid-19 pandemic is currently engulfing the world, including Indonesia, causing various impacts, one of which is in the tourism sector, including tourism in Bintan Regency, which has experienced a significant decrease in the number of tourist visits. Therefore, a marketing strategy is needed to increase the number of tourist visits during the current new normal. This study aims to determine the public sector marketing strategy in the tourism industry by the Bintan Regency Tourism Office during the covid-19 pandemic. The research method used in this study is a qualitative method with data collection techniques in the form of interviews and documentation. Data analysis techniques in this study are preparing data instruments, data collection, data analysis and drawing conclusions. The results of this study are the public sector marketing strategy in the tourism industry used by the Bintan Regency Tourism Office during the covid-19 pandemic, namely using a 4p marketing mix (product, price, promotion, place). The tourism products defined and developed by tourism actors are very diverse. Pricing is done by prioritizing a reasonable price in accordance with the quality of the tourism products offered. Promotions carried out by tourism actors during the pandemic using digital media. The location is very strategic, easy to reach by tourists who want to visit and its accessibility is easy to reach for any type of vehicle. A marketing strategy that can be enjoyed by tourists in this new normal era with affordable tourism products and strategic locations and tourists can see the tourism products they want to visit through digital media.
creator: Elvi Khairini
creator: Edison Edison
creator: Okparizan Okparizan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 411
ending page: 421

KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT IV BINTAN TANJUNGPINANG DENGAN KOPERASI BENTAN WANA LESTARI (STUDI PADA KEGIATAN RAHABILITAS HUTAN LINDUNG SEI JAGO KABUPTEN BINTAN)
type: item
description: This research aims to illustrate the results of the implementation of partnerships in the rehabilitation activities of protected forests by looking at the mechanisms of the partnership that have indicators in the areas of contracts and agreements, financial assistance, structures, and incentives according to the hollow state concept. This type of research is qualitative research by applying descriptive research types. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results showed that the mechanism of Forestry Partnership Between Unit IV Bintan-Tanjungpinang Production Forest Management Unit with Bentan Wana Lestari Cooperative (Study on Protected Forest Rehabilitation Activities Sei Jago Bintan Regency. It is integrated or not fragmented where the effectiveness of cooperation can be achieved well based on the hollow state theory put forward by Profan and Millward, namely mechanisms, structures, and incentives. Researchers found that the implementation of mechanisms, structures, and incentives in government and private partnerships in the rehabilitation of Sei Jago protected forests involves integrated actors, meaning that these partnerships form community groups that have responsibilities and roles and cooperate with a clear division of roles. But in the development stage there are weaknesses, namely the monitoring system carried out in the rehabilitation activities of Sei Jago protected forests in Bintan Regency is not good. Keyword: Public Private Partnership, Fonest Manajemen, Rehabilitation Of Protected Forests
creator: Fitri Halimah
creator: Fitri Kurnianingsih
creator: Okparizan Okparizan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 422
ending page: 429

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI COVID 19
type: item
description: The direct election of regional heads by the people is a means of realizing people's sovereignty in order to produce a democratic regional government. The purpose of this study was to determine the strategy used by the General Election Commission of Tanjungpinang City in increasing political participation during the covid 19 pandemic. This study used a qualitative descriptive research method, the data source was primary data with interviews and observations and secondary data from documentation such as written reports or reports publication. This study uses Chandler's theory in the stages of strategy formulation, namely the formulation and long-term targets, which are the efforts made by the Tanjungpinang City KPU in planning by considering various aspects. The selection of actions is the implementation of the strategy that has been formulated by the KPU Tanjungpinang City such as forming democracy volunteers, Resource Allocation related to the ability of individuals or organizations to carry out an activity, in an effort to increase the resources of the Tanjungpinang City KPU carrying out activities in the form of technical guidance to democracy volunteers and all concurrent election organizing committee. This study uses three techniques, namely interviews using interview guidelines supported by recording devices and writing instruments, Observation, which is used to make direct observations in the field, as well as documentation obtained from written relics, archives of laws and regulations and others have a relationship with the problem under study. The conclusion of this study shows that the KPU Tanjungpinang City has applied the principles of the stages of strategy formulation according to Chandler, namely formulation and long-term goals, selection of actions, and allocation of resources.
creator: Gito Prasetyo
creator: Adji suradji Muhammad
creator: Rudi Subiyakto
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 430
ending page: 438

IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI DESA AIR NUSA AIR NUSA KECAMATAN SERASAN TIMUR
type: item
description: Women's Savings and Loans is one of the economic empowerment programs for women in rural areas. This program was initiated by PNPM from 2007 to 2014 with the aim of developing the potential of rural savings and loans, facilitating access to micro-scale business funding, and meeting social funding needs. The purpose of this study was to determine the implementation of the SPP program in Air Nusa Village, East Serasan District. Qualitative descriptive research with indicators 1) Policy standards and targets, the results of this research implementation of women's savings and loan programs have been implemented. 2) Characteristics of Implementing Agents, the results of this study that the UPK as the manager did not give special sanctions to each group that was in arrears. 3) Resources, the results of this study the amount of budget prepared is sufficient but for human resources (HR) in the Activity Management Unit (UPK) is still lacking, 4) Communication between organizations, the results of this research communication do not go well because of the lack of direct interaction between organizations. UPK, District Facilitator (FK) and beneficiary groups. 5) Attitudes of Tendency (Disposition), the results of this study that the beneficiaries of the SPP program do not yet have the awareness to use these funds wisely. 6) Social, political, and economic conditions, the results of this research are the economic and educational background of the beneficiaries of the SPP program, making them only focus on meeting consumption needs and the funds are only assistance, not stimulants that must be developed. The results of the field research show that the savings and loan program for women's groups has been implemented, however, there is still misuse of loan funds which results in arrears in payment of loan contributions. This is due to the lack of coordination between the women's savings and loan program management unit and the sub-district facilitator as the program implementer and…
creator: Iman Wiranjaya
creator: Edy Akhyary
creator: Adji Suradji Muhammad
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 439
ending page: 449

TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PASPOR ONLINE (APAPO) (STUDI KASUS IMIGRASI KHUSUS KELAS I KOTA BATAM)
type: item
description: This research entitled "Satisfaction Level of Online Passport Queue Registration Application Users (APAPO) at Class 1 Special Immigration Batam City". This study aime to determine the level of satisfaction of users of the APAPO application at the Class 1 Special Immigration Office in Batam City. This research uses descriptive quantitative method. Total population of 25.707 with samples taken as respondents as many as 100 people. Observation and monitoring are carried out directly by the author on the object of research using a new research instrument in the form of a questionnaire using a Likert scale. The analysis was performed using SPSS VERSION 21.0. The results showed that the level of user satisfaction with complaints and suggestions is at an average value of 75,6% with a satisfied interval, the satisfaction survey is at an average value of 71,9% with a satisfied interval, Ghost Shopping is at an average value of 73,9% with a satisfied interval, Lost User Analysis is at an average value of 74,3% with a satisfied interval
creator: Ines Suryati Tampubolon
creator: Edy Akhyary
creator: Fitri Kurnianingsih
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 450
ending page: 459

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DAERAH KEPULAUAN (STUDI PELAYANAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KECAMATAN JEMAJA DAN JEMAJA TIMUR)
type: item
description: Population administration is a series of activities for controlling and structuring population data through registration, civil registration, management of Population Administration information for public services and development of other sectors. Based on the results of field observations, the shortage of staff in the information technology department at the UPT Disdukcapil Office, Anambas Islands Regency and network operators in Jemaja District has not been stable, hampering the SIAK process. This study aims to determine the effectiveness of population administration services through the SIAK application and the factors that hinder its application in the UPT Disdukcapil, Anambas Islands Regency. This study uses a descriptive type approach with data sources used are primary data and secondary data, where data collection uses technical observation, interviews and documentation. The data that has been obtained were analyzed using data reduction steps, data presentation and conclusion drawing. In the study of the effectiveness of this study using Duncan's theory. The results of this study indicate that the implementation of SIAK services has not gone well by looking at the indicators of the objectives, timeframe and targets in these indicators, which are still constrained by internet network access, the indicators, procedures and socialization in these indicators are carried out even though they are not optimal, then on the adaptation indicators. Based on the capacity building of the UPT Disdukcapil staff, they have not carried out maximum training, only learning from the Regency Disdukcapil and based on the facilities and infrastructure there is no shortage of human resources and tools used to carry out SIAK, this is because the budget from the UPT Disdukcapil, Anambas Islands Regency exists. The conclusion of this study is the effectiveness of the application of SIAK at UPT Disdukcapil Anambas Islands Regency seen from the indicators of achieving goals, integration …
creator: Ismi Cahyati
creator: Adji Suradji Muhammad
creator: Edison Edison
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 460
ending page: 469

ANALISIS TATA KELOLA PERTANAHAN DI KOTA BATAM SEBAGAI KAMPUNG TUA MENJADI HAK MILIK
type: item
description: This study aims to analyze the background of the acquisition of land property status for the old village of Batam City and land governance in Batam city as the old village becomes a property right. This study uses a descriptive qualitative research approach as its main source of data. Data is collected through observation techniques, interviews, and documentation. Data analysis techniques use the Miles and Huberman model with Good Governance theory i.e. the indicators are Participation, Legal Certainty, Transparency, Concession-Oriented, Court-Oriented, Effectiveness, Accountability, and Strategic Vision. This study on the background by the old village is the only area that gets property rights to land through the Comprehensive Systematic Land Registration Acceleration Program in Batam City. Based on the research results and discussions then it is possible to draw a conclusion that the research results show that the principle of good governance has been applied to the land governance arrangement in Batam City as Old Village as a property right. However, in the indicators of effectiveness and efficiency it is still not well implemented as a result of the yet optimistic realization of the budget, so the rate of use of the budget is decreasing. This study recommends the need to optimize the realization of PTSL implementation, by increasing stakeholder coordination such as cutting bureaucratic lines between Batam City Land Office, Batam City Government, BP Batam and other relevant agencies by forming a coordination team. So that the process will be faster and the problems that arise will be smaller.
creator: Mawar Sukma Sinaga
creator: Jamhur Poti
creator: Edy Akhyary
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 470
ending page: 481

ANALISIS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA KANTOR BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II KOTA TANJUNGPINANG
type: item
description: The performance assessments of civil servants are intended to ensure the interventions of civil servants. Assessments are done based on performance planning at the individual, unit level, and organization with an attention to the goals, achievements, results, and benefits accomplished, and behavior of civil servants. The purpose of this study was to determine the performance of civil servants at the Class II Agricultural Quarantine Office in Tanjungpinang City. This study uses a type of qualitative descriptive research, namely research that attempts to describe the current problem solving based on data presenting data, analyzing, and interpreting. To provide a clear, logical, and accurate picture of the results of data collection, the data obtained were collected in the form of data obtained through interviews, observation, documentation, and literature study which were then analyzed more deeply. The results show that the performance of Civil Servants (PNS) at the Tanjungpinang Class II Agricultural Quarantine Center is very good, this can be seen through several performance assessment indicators including quantity of work, punctuality, and quality of service. It is recommended that Civil Servants (PNS) at the Tanjungpinang Class II Agricultural Quarantine Center continue to improve their quality to provide the best service to the public
creator: Melda Widia Putri
creator: Fitri Kurnianingsih
creator: Ramadhani Setiawan Setiawan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 482
ending page: 488

EFEKTIVITAS PROGRAM SIARAN DIALOG INTERAKTIF BERSAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN MELALUI PENYIARAN RADIO BINTAN
type: item
description: The focus of this research is the Effectiveness of Public Information Disclosure Socialization Through Bintan FM Radio Broadcasting in Bintan Regency to determine the effectiveness of public information disclosure dissemination through Bintan FM Radio broadcast program. This program was created with the aim that the people of Bintan Regency can find out information about existing developments in Bintan Regency. This study aims to determine the effectiveness of the public dialogue broadcast program with the OPD of Bintan Regency. By using qualitative descriptive research methods. The data analysis technique used in this study refers to the theory of Program Effectiveness, according to Edi Sutrisno, the indicators consist of understanding the program, being on target, on time, achieving goals and real changes. The data collection process in this study used several techniques, namely observation, interviews and also documentation. The results of the study found that the broadcasting of public dialogue broadcast programs with the Bintan Regency OPD was still not effective, this was because there were still many people in Bintan Regency who did not know about bintan radio. Researchers provide advice to Bintan radio and the Bintan Regency Communication and Information Office to collect data and record directly to the people of Bintan Regency regarding what information is needed by the people of Bintan Regency. And it is also necessary to conduct a survey to see whether the information broadcast has been well received by the people of Bintan Regency.
creator: Melinda Agustina
creator: Jamhur Poti
creator: Ramadhani Setiawan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 489
ending page: 496

EVALUASI STRATEGI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BINTAN DALAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBERDAYA PESISIR DAN KELAUTAN DI KECAMATAN GUNUNG KIJANG
type: item
description: The development of coastal and marine resources certainly cannot be separated from the problems that then hinder the development process. Referring to the Strategic Plan of the Bintan Regency Fisheries Service 2016-2021, Gunung Kijang District which is one of the Regional Marine Conservation Areas and has the potential of abundant coastal and marine resources still has various problems in implementing the strategy. This study aims to evaluate the strategy of the Bintan Regency Fisheries Service in developing the potential of coastal and marine resources in Gunung Kijang District. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Research results (1) On the standard of consistency, the strategy is made in accordance with the goals and directions of existing policies. However, in its implementation there are still obstacles so that there are still programs that have not been implemented or have not been optimal. (2) On the consonant standard, the strategies, objectives, and policy directions that have been made have been adapted to the existing needs and problems. However, due to limited authority for marine areas, some problems cannot be resolved quickly. (3) In the feasibility standard, the potential development of coastal and marine resources is still not maximized due to the quality of human resources of employees, the mindset of coastal communities, and the lack of fishery facilities and infrastructure. (4) On the standard of excellence, the strategies made can represent the potential advantages that exist and can be carried out in a sustainable manner. The conclusion of the research is that the Implementation of the Strategy for Developing the Potential for Coastal and Marine Resources in Gunung Kijang District has been running in accordance with the strategies, targets, and policy directions that have been made. However, in the implementation process there …
creator: Meliyana Saputri
creator: Rumzi Samin
creator: Edy Akhyary
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 497
ending page: 508

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN
type: item
description: Poverty is a real thing for those who feel living in poverty. This is a problem that is always faced by humans, and the problem of poverty is a global social problem, for that further treatment is needed. In terms of alleviating poverty, the government is aware of the importance of this problem, the Indonesian government has attempted to tackle poverty alleviation through several poverty reduction strategies that are divided into several clusters, one of which is the Program Keluarga Harapan (PKH). The Program Keluarga Harapan (PKH) is a cash-based assistance program and social protection for the fulfillment of basic rights aimed at improving the quality of life of the poor for a better life. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Meral District, Karimun Regency from the aspects of program input, process, and output. This study uses quantitative descriptive research with data collection methods using a questionnaire distribution instrument with the number of samples in this study were 19 respondents. The results of the study show that the effectiveness of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Meral District, Karimun Regency on the aspects of input, process, and output components of education has been effective. The percentage of research results on the input aspect shows that the total research score is 847 with a total percentage of 79.60%, the process aspect is 83.33%, and the output aspect of the education component shows the percentage result is 100%. Then for the output aspect in the health and social welfare component it has not been said to be effective because it has not reached the expected percentage target. The conclusion that can be drawn from the effectiveness of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Meral District, Karimun Regency as a whole shows that it has been effective.
creator: Mely Endah Purnama Sari
creator: Rumzi Samin
creator: Jamhur Poti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 509
ending page: 520

ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PELAYANAN DI PELABUHAN SRI BINTAN PURA TANJUNGPINANG
type: item
description: Companies generally have the same activity orientation, maximize profits and create value for stakeholders and shareholders. As an effort to achieve the existing orientation, the company will continue to strive to improve the performance of the workers and the company as a whole. As a step to improve performance, efficiency and professionalism in the business world, a principle emerged which is believed to encourage performance improvements for the sake of the company's future business sustainability. This principle is Good Corporate Governance, which has been recognized since the 1997 economic crisis, a prolonged crisis which was judged to be due to companies not being managed responsibly, as well as ignoring regulations and laden with practices of corruption, collusion, and nepotism. With the spirit to create a conducive business climate, economic recovery, and create a clean government, then the principles of Good Corporate Governance began to be tried to be applied in Indonesia since 1999, including State-Owned Enterprises (BUMN), as a response to past history. the bad one. Pelabuhan Indonesia Tanjungpinang Branch has an obligation to implement Good Corporate Governance as mandated in the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-09/MBU/2012. This study aims to analyze the application of the principles of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in services at the Port of Sri Bintan Pura. This study uses a qualitative descriptive research method, this study concludes that the application of the principles of Good Corporate Governance at the Port of Indonesia service Tanjungpinang Branch at the Port of Sri Bintan Pura has implemented the principles of Good Corporate Governance and the company still has shortcomings in the principle of transparency in terms of information. weather forecasts and has not been maximized in socializing the application of cashless transactions.
creator: Muhammad Ravi
creator: Edison Edison
creator: Fitri Kurnianingsih
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 521
ending page: 529

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SOCIAL ENTREPRENEURSHIP YAYASAN KESEJAHTERAAN MADANI KEPULAUAN RIAU PADA KELOMPOK USAHA MADANI DI KOTA TANJUNGPINANG
type: item
description: This study aims to identify and explain the implementation and enabling and inhibiting factors Social Entrepreneurship Program of Yayasan Kesejahteraan Madani on Kelompok Usaha Madani in Tanjungpinang. This research represents research was descriptive with qualitative approach. The data collection techniques used were interviews and observations as well as using other supporting techniques in the form of literature studies, both from printed and non-printed materials such as books, scientific journal articles and other electronic sources. The analytical method used is qualitative analysis, which focuses on inferring various empirical evidence based on events that occur in the field. The results of this study indicate that the implementation of the Social Entrepreneurship-based community empowerment program at Yakesma Riau Islands has not run optimally. This conclusion was obtained from the results of research which found that there were participants who were not active in coaching. Based on the analysis of the Social Entrepreneurship program on the implementation of the program in Tanjungpinang, according to Soter C. Winter, that problems related to the inactivity of participants were caused by organizational behavior factors and the target group. impact on the empowerment and development of participants.
creator: Muslim Hamdi
creator: Rumzi Samin
creator: Jamhur Poti
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 530
ending page: 542

ANALISIS KEMITRAAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH MENUJU ZERO WASTE DI KOTA BATAM
type: item
description: Waste management, especially through the waste bank program, is not only a government matter but requires the involvement of other parties, namely with the private sector and the community, this can be realized through partnerships. This study aims to determine the application of the principles of partnership in waste management in the city of Batam and what factors hinder the partnership. The type of this research is qualitative research where data collection uses interview, observation and documentation techniques. Data were analyzed using steps that include data reduction, data presentation and drawing conclusions. In the Research Analysis of Waste Management Partnerships Towards Zero Waste in Batam City, researchers used Wibisono's theory regarding the principles of partnership. The results of the study can be seen from the principle of equality in waste management through waste banks that have been carried out optimally. The principle of transparency (openness) in waste management through waste banks has been running but has not been carried out optimally. There are obstacles regarding socialization to the surrounding community regarding waste banks and participation in becoming waste bank customers is still minimal. And the coordination of the surrounding devices is still lacking. The principle of mutual benefit in waste management through waste banks is optimal, partnerships have brought benefits to all parties. However, there are several inhibiting factors in this research, namely the lack of coordination and socialization, the lack of community participation and the limited facilities and infrastructure.
creator: Nahda Mahirah
creator: Edison Edison
creator: Okparizan Okparizan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 543
ending page: 555

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA LANDAK KECAMATAN JEMAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
type: item
description: Landak village should be quite prosperous and advanced, this is because of the many natural potentials that can be made income for both the village and its people. Landak Village has a wealth of nature such as tourism potential, then abundant fisheries and agriculture and plantations, fruits thrive in this village, but the phenomenon that occurs resources in this village is not managed optimally, even institutions that should be specially formed to manage it until now do not exist, such as no village institution that regulates the results of the garden, Directing farmers to make improvements and innovations for their crops and crops, then the absence of special institutions to distribute the crop of the garden, even BUMDesa that is expected to exist, also does not exist in this Landak village. This qualitative descriptive research researcher will provide a systematic, factual and accurate picture of the facts according to the scope of the research. With a total of 5 informant consisting of government and community Based on the results of perindicator research, it can be analyzed that planning has been done, planning has been done through village musrenbang, then input in rpjmdes but problems related to potentials that have not been managed effectively by the village government, organizing has been done the process of grouping people, tools, tasks, responsibilities and authorities in the management of natural resources in the village. Hedgehog, but its implementation until now has not been realized to the maximum in an effort to improve the welfare of the community. Actuating (Actuating) found that the movement so far has not been optimally done. Control is found that supervision is carried out by the village head, to achieve the goals and objectives that have been set. Results of the research, it can be concluded that natural resource management in Landak village, Jemaja District, Anambas Islands Regency, obstacles faced in the management of village potential by the…
creator: Neni Neni
creator: Rumzi Samin
creator: Ramadhani Setiawan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 556
ending page: 562

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH KOTA BATAM TENTANG PENERTIBAN PERMUKIMAN LIAR
type: item
description: This study aims to determine the implementation of the Batam City government program regarding controlling illegal settlements in Batam City, and to determine the factors that encourage someone to choose to live in illegal settlement locations in Batam City. Qualitative research method with descriptive research type with data collection using observation, interviews, and documentation. To determine the informant using a purposive sampling technique. Data sources include primary and secondary data. The data analysis technique uses descriptive analysis, which is an analysis that describes the reality that exists in the field, the Batam city program on controlling illegal settlements is a program to increase security and environmental comfort. One of the implementations is controlling illegal houses and illegal kiosks. on government-owned land as measured by six indicators, namely policy standards and targets, resources, inter-organizational relations, characteristics of implementing agents, social, political and economic conditions, and the disposition of the implementor or the attitude of the implementer. The results of research in the field, the implementation of the Batam City program on controlling illegal settlements in the Program for Increasing Environmental Security and Comfort, one of the implementations of which is Controlling Illegal Houses and Kiosks on Government-Owned Land, can be said to be successful. However, the indicators of social, political, and economic conditions were not carried out optimally due to the absence of material and non-material assistance, only assistance was given to people who could not afford it and a place to rent flats for free for six months was provided.
creator: Novita Surya Dewi
creator: Ramadhani Setiawan
creator: Edison Edison
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 563
ending page: 570

IPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MEMBANTU PEMBIAYAAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN
type: item
description: Bintan Regency is one of the regions that received School Operational Assistance (BOS) funds, the purpose of this study was to find out the BOS Program in helping school financing in Bintan Regency. This research is a qualitative research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by the research subject, for example behavior, perception, motivation, action holistically. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The theory in the study uses the Varn Meter and Varn Horn Implementation theory, namely 1) Policy Size and Objectives, the results of this study the implementation of the BOS program has been running well in accordance with the JUKNIS. 2) Resources, the results of this study are the amount of budget distributed based on the number of students. As a result, there are still unmet school needs because the budget is based on the number of students. 3) Characteristics of the Implementing Agent/Body, the result of this research is the limited ability to manage BOS funds where the School BOS Team also acts as a class teacher. 4) Inter-Organizational Communication, the results of this research have been going well, where the Regency BOS Team has carried out monitoring to every school on a regular basis. 5) Attitudes or tendencies (disposition) of the implementers, the results of this study are sanctions that are obtained if there is a delay in reporting. 6) Economic Environment, the results of this study are that there are still schools that do not include guardians of students in the management of BOS funds, schools are not transparent to their parents. The implementation of the School Operational Assistance Program in Helping Funding for Elementary Schools in Bintan Timur District, Bintan Regency has generally been running in accordance with the implementing instructions and technical guidelines (Juknis) for School Operational Assistance (BOS). For further researchers, the results of this study still require further…
creator: Nuzul Kurniati
creator: Edy Akhyary
creator: Edison Edison
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 571
ending page: 579

EFEKTIVITAS PKH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN DI KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN
type: item
description: This study aims to determine the effectiveness of the implementation of PKH in increasing education participation in Mantang District, Bintan Regency. The data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data can be analyzed using steps including data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. This research using the Campbell JP theory in which research results are assessed from indicators (1) In the process of program success in its implementation, it has been running well, this is related to the mechanism in the implementation of PKH, starting from the the Family Hope Programselection of prospective recipients of PKH, the amount of assistance received, the timeliness of disbursement of assistance, the number of PKH recipients, and how the impact of PKH on education participation. All processes have been carried out in accordance with established procedures (2) In the process of target success in its implementation it has gone well this is related to the accuracy of the implementers in supporting the success of the policies that have been set. (3) Satisfaction with the program in its implementation has been going well, this is related to the PKH KPM who feel very helped by the PKH assistance, KPM feels that there is a guarantee in the field of education to continue to send their children to school because of the assistance. (4) The level of input and output in its implementation has been going well, this is related to the intensity of student attendance in schools that have been effective, and the use of social assistance has been prioritized for school needs. (5) The overall achievement of the objectives in its implementation has gone well, this is related to PKH facilitators who conduct socialization to PKH KPM regarding anything related to improving the quality of life. So the researcher concludes that the implementation of PKH in Mantang District, Bintan Regency has been running effectively.
creator: Puja Aditiya Ningsih
creator: Ramadhani Setiawan
creator: Rudi Subiyakto
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 580
ending page: 587

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN LIMBAH MINYAK DI PERAIRAN BINTAN
type: item
description: Collaborative governance is used to analyze cooperation between stakeholders, namely the public, private, and community sectors in the administration of government, as well as the government's efforts and responses in dealing with public problems. Collecting data in this study by means of observation, interviews, and documentation. The data is then analyzed by means of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show: (1) The face-to-face dialogue process has been carried out 3 times a year, (2) The stakeholders build trust by making a mutual agreement to form a regional team based on trust and responsibility with the tasks that have been given. Then the Riau Islands Governor Decree Number 742 of 2018 concerning the Regional Team for Mitigating Oil Spills in the Sea of the Riau Islands Province was issued, (3) Monitoring of oil spills that entered the waters of Bintan using satellite imagery, (4) There is still miscommunication between the government and the community, and (5 ) It was found that the destruction of oil can only be carried out by companies that have a permit and so far only exist in Batam
creator: Putri Azhura
creator: Adji Suradji Muhammad
creator: Yudhanto Satyagraha Adiputra
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 588
ending page: 596

PEMBINAAN UMKM OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LINGGA
type: item
description: Micro small and medium enterprises (UMKM) are one of the steps in seeking to improve economic development. Lingga Regency has the potential of human resources in the field of skills that can encourage the community's economy. To improve this economy towards a better direction, guidance is needed from the relevant agencies for the micro small and medium enterprises (UMKM) community, in this case the disperindagkop in Lingga Regency. The purpose of coaching is so that the community is able to develop their creative business independently and sustainably through the provision of knowledge, socialization and education on the community's creative economy. To support obtaining the results in this study, the researcher used the theory proposed by Mathis (2002) about coaching. This study uses a qualitative descriptive method to make it easier for researchers to describe the findings of researchers based on observations and data collection techniques by researchers in the field. Through the stage of collecting data in the field and strengthening research by researchers with the methods and theories used, it was found that the results of research regarding the development of micro small and medium enterprises (UMKM) in Lingga Regency towards creative economy communities by the disperindagkop has been going well. The people of Lingga Regency who run micro, small and medium enterprises such as in the fields of culinary, handicrafts and culture that are able to become a source of income for the community independently have been able to carry out their creative businesses. In addition, the moral and material support from the Lingga district government provides convenience and marketing opportunities and creative business development for the Lingga district community.
creator: R. Zaifa Yanti
creator: Agus Hendrayady
creator: Ramadhani Setiawan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 597
ending page: 601

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 35 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN BINTAN
type: item
description: Health is the most important thing in human life. Humans can do activities because they are healthy from within the human body itself. Starting January 1, 2014 the Government of Indonesia has launched the National Health Insurance (JKN) program with the aim of providing welfare protection for all Indonesian people from health shocks. The Bintan Regency Government has issued a policy in the form of Bintan Regent Regulation Number 35 of 2016 concerning Free Health Services at Public Health Centers and Class III Inpatients at the Bintan Regency Hospital. This study was conducted to determine the implementation of the policy of the Bintan Regent Regulation Number 35 of 2016 in providing services to patients, as well as integrating regional health insurance into the National Health Insurance. This research method is descriptive qualitative. This qualitative descriptive research, the researcher will provide a systematic, factual and accurate description of the facts according to the scope of the research. With 7 informants consisting of the Head of General Affairs at the Bintan District Hospital, the Head of the Nursing Division of the Bintan District Hospital, Patients at the Bintan District Hospital, and the community seeking treatment at the Bintan District Hospital. The results of this study indicate that the policies issued to achieve the desired impact seen from the indicators of the applicable compliance level, the smooth implementation of routine functions, and the realization of the desired impact, it turns out that some are not in line with expectations and are effective and efficient, the conclusion of this study is The policies that have been implemented can be enjoyed by all people who have a Bintan ID card in getting free health services at the Bintan District Hospital but have not shown the expected results, namely all people who have a Bintan ID card are participants of the National Health Insurance.
creator: Rabiah Rabiah
creator: Adji Suradji Muhammad
creator: Ramadhani Setiawan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 602
ending page: 608

PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI DUGONG OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATABINTAN
type: item
description: Bintan Regency is an area that has a lot of tourism potential, one of which is dugong beach attraction located in Malang Rapat Village, Gunung Kijang District of Bintan Regency.Dugong beach is one of the beaches owned by the local government located in Bintan and managed directly by the Bintan cultural and tourism office.Management is carried out to make this dugong beach a more advanced tourist destination, develop and can contribute to the area and surrounding communities.The purpose of this research is to find out the Management of Dugong Beach Attractions by the Bintan Cultural and Tourism Office using descriptive methods with qualitative approaches (Bungin, 2005) And will be studied with the theory put forward by George R Terry (Surakarna, 2011) about 4 functions of management, namely planning, organizing, actuanting, controling.The results of the study illustrate that the management of dugong beach attractions carried out by the bintan cultural and tourism office has not been implemented to the maximum because in its management the agency has not cooperated with third parties such as villages, surrounding communities and private sector in order to contribute to each other to achieve common goals.
creator: Rafika Sari
creator: Jamhur Poti
creator: Fitri Kurnianingsih
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 609
ending page: 614

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN BAKUNG SERUMPUN KABUPATEN LINGGA
type: item
description: One of the government's tasks is to provide public services. as a regional apparatus organization, the subdistrict has the task of providing services to the community, there are 17 types of services in the allied Bakung subdistrict. This study aims to determine the cause of the suboptimal quality of public services in Bakung Serumpun District. The problem in this study is that the service time does not match the standard time that has been set. Referring to the concept presented by Zeithaml et al 1990 (Hardiansyah, 2018), there are 5 indicators used to assess the quality of public services, namely Tangible, Reability, Responsiviness, Assurance, Empathy. By using descriptive qualitative research methods, then data sourced from literature studies, field observations, interviews and documentation were analyzed by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the quality of public services in Bakung Serumpun District was not yet optimal due to incomplete facilities and infrastructure, not yet skilled employees in using service tools and having clear service standards that were not notified to the public. Suggestions from researchers are to add facilities and infrastructure, provide training to employees.
creator: Randa Utara
creator: Adji Suradji Muhammad
creator: Okparizan Okparizan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 615
ending page: 622

IMPLEMENTASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KOTA TANJUNGPINANG
type: item
description: To reform licensing and improve business licensing services that lead to E-Government, the Indonesian government issued Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Online Single Submission (OSS) Electronic Business Licensing Services. The Office of Investment and One-Stop Integrated Services (DPM-PTSP) of Tanjungpinang City is an agency specifically tasked with providing services regarding licensing. In October 2018, the Tanjungpinang City DPM-PTSP began using the OSS system for every business permit application. The purpose of this study was to determine the Implementation of Online Single Submission (OSS) at the Office of Investment and One-Stop Integrated Services (DPM-PTSP) in Tanjungpinang City. The theory used in this research is Edward III's theory of policy implementation. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach using data collection techniques of observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that (1) Communication has not been maximized, because the socialization provided to business actors is still lacking so that there is still a lack of ability and understanding of the community in the permit application process. (2) Inadequate resources, especially in DPM-PTSP, there is still a shortage of staff with qualifications in IT and supporting infrastructure such as small office buildings. (3) The disposition or attitude of the implementers have carried out their duties in accordance with the main tasks and functions. (4) The bureaucratic structure is optimal, in providing services to business actors, DPM-PTSP employees have acted according to the SOP that has been determined by the center, which is guided by Government Regulation No. 24 of 2018 concerning electronic business licensing services. The conclusion is that the implementation of business licensing services through the OSS system at DPM-PTSP Tanjungpinang City has been running but is not optimal because there are still several obs…
creator: Rara Pharamaeswari
creator: Agus Hendrayady
creator: Fitri Kurnianingsih
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 623
ending page: 631

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI PULAU BENAN KABUPATEN LINGGA
type: item
description: Benan village has good beach and sea potential, this is the reason Benan village is designated as a tourist destination. The management, which is managed directly by the Lingga district tourism office, has been running since 2013. To find out the development of the management of these destinations, it is necessary to evaluate the implementation of tourism development management in Benan village. The purpose of this research is to find out the factors that hinder the development of tourist destinations in Benan village and evaluate the implementation of development carried out by the Lingga district tourism office. The method used in this research is descriptive qualitative and uses data collection tools and techniques in the form of observation, interviews and documentation. To support obtaining the results in this study, the researcher uses the theory proposed by Wilson (in Sumaryadi 2005) in the process of evaluating the policy for developing the Lingga Regency destination, so this study uses the CIPP evaluation model developed by Stufflebeam and Shinkfield (Tayibnapis 2008:14) which Input Evaluation, Context Evaluation, Product Evaluation and Process Evaluation. The results of the research that researchers got regarding the development of destinations on Benan Island by the Lingga district tourism office have not gone well. This is because the Benan village destination has not made any progress in its management since it was designated as a DPUD and operates as a tourist spot. so that the community and the village have not yet had a positive impact that can help develop economic, social, and including these tourist destinations.
creator: Risnaherayatinengsih Risnaherayatinengsih
creator: Agus Hendrayady
creator: Edison Edison
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 632
ending page: 636

EVALUASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (STUDI KASUS KELURAHAN KIJANG KOTA KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN)
type: item
description: The Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) is a movement of networks or groups of citizens at the community level that work in an integrated manner to achieve its goals, namely: Preventing violence against children, and Responding to cases that occur against children. Kelurahan Kijang Kota is a Kelurahan with a high level of cases against its children, because it needs to be evaluated. The purpose of this study was to evaluate the Community-Based Integrated Child Protection Program (Case Study of Kijang Urban Village, East Bintan District, Bintan Regency). The research method used is descriptive with a qualitative approach. The theory used is Daniel Stufflebeam's evaluation model, namely CIPP (context, input, process, product). The results of the study show 1) Context, the background of the formation of PATBM because of the many cases that occur to children, with the aim that PATBM activists can prevent and respond quickly if cases occur in children, and socialization that still needs to be developed again. 2) Input, the number of human resources is sufficient, it's just that to go to the field is still limited, and the lack of budget for PATBM, and the lack of facilities provided by the government for PATBM in the kelurahan. 3) Process, obstacles in PATBM are limited budget and time for activists, as well as future challenges so that there is cooperation with all elements in society. 4) Product, related to statistics on the increase or decrease in cases after the PATBM Program was not available, and for cases that occurred a lot, only for a small amount of reporting. Based on the results of the research and analysis conducted by the author, the conclusion is that Community-Based Integrated Child Protection in Kijang Kota Village has been running in accordance with the Community-Based Integrated Child Protection Guidelines (PATBM), but in its implementation there are still several obstacles, namely the lack of budget and also the lack of time fo…
creator: Rizky Nur Syafitri
creator: Edy Akhyary
creator: Fitri Kurnianingsih
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 637
ending page: 646

EVALUASI PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PANGKE KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020
type: item
description: This study focuses on how to use Village Funds during the Covid-19 pandemic in Pangke Village, Karimun Regency in 2020. The purpose of this study is to evaluate and describe the model for using village funds in Pangke Village, then evaluate and describe the scheme for using village funds in accordance with Permendesa No. 6 of 2020 for (i) Use of village funds for the prevention of Covid-19 (ii) Use of village funds for village cash labor intensive (iii) Use of village funds for direct village cash assistance. The research method uses descriptive research with a qualitative approach, the type of data used is primary and secondary data where data collection uses documentation, observation, and interview techniques. In evaluating the program for the use of village funds, the author uses 6 indicators from the theory of William N. Dunn. On the Effectiveness dimension, it has been running optimally because the acceptance of aid has utilized aid funds properly. In the dimension of Efficiency, the measurement of the efficiency level of the implementation of the village fund program is seen how the parties involved run the program. On the dimension of adequacy, from each activity, both from the BLT program, the Covid Prevention Prevention program, and the Cash Intensive Program, it has been proven enough from the activities that have been carried out. done and done. In terms of the dimension of responsiveness, the recipient communities are very grateful for this assistance program, although some people feel disappointed because they did not get assistance. In the dimension of accuracy, it can be said that it is not quite right because there are people who receive assistance who do not meet the criteria. The conclusion from the results of the research analysis regarding the evaluation of the allocation and use of village funds during the COVID-19 pandemic in Pangke Village, Karimun Regency in 2020, namely that in general the implementation of this program did not run maximall…
creator: Rudi Mas Haryanto Firmansyah
creator: Okparizan Okparizan
creator: Edison Edison
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 647
ending page: 655

https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1741
type: item
title: EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN (STUDI KASUS PENERBITAN SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN DI POS PENGAWASAN SUMBER DAYA
description: Management of marine and fishery resource wealth needs to be maintained so that its sustainability can be sustained, the supervisory mechanism related to the policy of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 23 of 2021 regarding Standards of Operation and Monitoring of Fisheries are alternatives to the welfare of fishing communities. This study aims to determine the policy of the Minister of Marine Affairs and Fisheries regarding fishery vessel operation certificates in the issuance of fishing vessel operation certificates issued by the Marine and Fishery Resources Monitoring Post of Kijang City. The Research instruments use interviews, observations and documentation. The data analysis technique uses data reduction, namely taking raw data continuously during the research. The results of research show that Bintan contributes the most to the fisheries sector in the Riau Islands Province, the community is aware of the importance of fishing vessel documents. The course of the covid-19 pandemic service remains well done.
creator: Septiono Septiono
creator: Jamhur Poti
creator: Ramadhani Setiawan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 656
ending page: 661

PENGELOLAAN GURUN TELAGA BIRU DALAM MENDUKUNG PARIWISATA DESA BUSUNG KECAMATAN SRI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN
type: item
description: This study aims to determine the management of the Blue Lake Desert in Busung Village in supporting Busung Village tourism. Basically, a management will affect the results of each series of activities. Good and optimal management is needed in tourism development, because tourism is one of the largest foreign exchange contributors in development and affects the welfare of the community. The research method used is qualitative with data sourced from the results of observation interviews and documentation, then the data is processed by displaying data, verifying data, revising data reduction. At the stage of implementing the management program to support tourism in the Telaga Biru Desert, the people who play an active role in tourism management are already good. However, the community is still limited to building or repairing facilities and infrastructure because the blue lake desert land does not belong to the Busung village but belongs to the private sector. If you want to carry out construction and repairs, you must get permission first. The results showed that the village of Busung has been able to take advantage of the village's potential to contribute to the community to the village government and at the same time protect the environment.
creator: Sherly Januarita
creator: Edison Edison
creator: Adji Suradji Muhammad
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 662
ending page: 670

IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
type: item
description: This study aims to find out the implementation of government goods and services through electronic procurement services in the Riau Islands Province. Procurement of goods and services by the government is a routine activity carried out to meet the needs of the government is a routine activity carried out to meet the needs of the government wheel. Based on LKPP agency regulation no. 14 of 2018 concerning electrony procurement, an electronic procurement service was formed using system 4.4. Electronic procurement of goods and services aims to increase transparency and accountability, increase market access and fair business competition, improve the efficiency of the procurement process, support monitoring and audititng and meet realtime information access needs. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through checklist observation, interviews and documentation. this study shows that the implementation of procurement of goods and services through electronic procurement services in the Riau Islands province has worked adequately. The results of this study are based on the theory of George C Edward III, the communication process has run quite well without any significant problems because all the auction requirements could be accessed through the website that has been provided, the persistence in terms of human resources is in accordance with the structure created but it still needs to be held technical training, in terms of disposition in accordance with presidential regulation no 12 of 2021 and based on its bureaucratic structure procurement of government goodss and services in the Riau Islands Province has worked according to operational standard procedures (SOP). With the availability of other supporting facilities supported by computer devices is sufficient, however there is an obstacle that the internet network doesn’t have its own domain, so when interference occurs it has to wait for the conclusive of the central LKPP a…
creator: Sherly Try Desmayanti
creator: Adji Suradji Muhammad
creator: Ramadhani Setiawan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 671
ending page: 675

PENGARUH ABSENSI FINGER PRINT DAN REMUNERASI TERHADAP KUALITAS KERJA PEGAWAI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG
type: item
description: This study discusses the effect of finger print attendance and remuneration on the work quality of employees of the Faculty of Social and Political Sciences, Raja Ali Haji Maritime University, Tanjung Pinang. The aim of this study is to determine the effect of finger print attendance and remuneration on the quality of work of employees of the Faculty of Social and Political Sciences, Raja Ali Haji Maritime University, Tanjungpinang. The type of this study is associate research using a quantitative approach. The techniques used for data collection in this study are questionnaires, observations and documentation studies. Data retrieval is carried out using the Saturated Sampling method with a total sampling of 19 respondents. The data analysis technique used in this study is a multiple correlation technique with hypothesis testing through multiple linear regression processed with the SPSS version 26 program. The results of the calculation of multiple linear regression tests with a significance level of 5%, which the value of Sig. F Change is less than 5% (0.002 > 0.05). Based on this value, it can be concluded that H0 is rejected and Ha is accepted. From the results of the Determination Coefficient (R) it was found that the effect between finger print attendance and remuneration on the quality of work of employees was 0.531 or 53.1%. This proves that the effect between finger print attendance and remuneration on the quality of work of employees is in accordance with the coefficient interval 0.60 - 0.799 (strong). The simultaneous contribution of finger print variables and remuneration to employee work quality was 53.1%, while the remaining 46.9% is determined by other variables not included in this study. The results of this study indicate that there is an effect between finger print attendance and remuneration simultaneously on the quality of work of employees at the Faculty of Social and Political Sciences, Raja Ali Haji Maritime University, Tanjungpinang
creator: Tari Tari
creator: Agus Hendrayady
creator: Okparizan Okparizan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 676
ending page: 684

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG SUNGAI PULAI KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS KABUPATEN BINTAN
type: item
description: This study aims to identify and explain the implementation of forest protection policies in the Sungai Pulai Protected Forest Area, Gunung Lengkuas Village, Bintan Regency. In addition, to find out the inhibiting factors for implementing forest protection policies in the Sungai Pulai Protected Forest Area, Gunung Lengkuas Village, Bintan Regency. This study refers to the Edward III policy implementation model with the variables of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The data obtained were then analyzed using steps including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the communication process has involved related parties such as the Department of Environment and Forestry of the Riau Islands Province, UPT KPH, and the Police. Furthermore, the indicators of resources are still minimal, such as facilities and infrastructure, field officers, and budgets. Then the disposition aspect where the attitude of the implementer is good and has a commitment in implementing the policy. The bureaucratic structure of policy implementation is in accordance with the Standard Operating Procedures listed in the Regulation of the Governor of the Riau Islands Province Number 52 of 2017. The inhibiting factors for implementing forest protection policies in the Sungai Pulai Protected Forest Area, Bintan Regency, such as the lack of resources, and clear Standard Operating Procedures.
creator: Tegar Imannabila Ibrahim
creator: Rudi Subiyakto
creator: Okparizan Okparizan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 685
ending page: 691

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN SISTEM RUJUKAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN ANTAR PULAU DI KABUPATEN KARIMUN
type: item
description: This research is motivated by the problems experienced by the poor in Karimun Regency from policies that regulate the mechanism of the poor referral system registered as PBI Jamkesda Karimun so that to minimize the problem it is important to evaluate the policy of the Karimun Regency Regional Government in order to know the next problem so that it can be fixed by the Karimun Regency Regional Government. This research aims to find out the extent of the implementation of the Karimun Regency Regional Government policy in improving the services of the health referral system of poor people between islands in Karimun Regency. Data collection techniques are carried out with observations, interviews, and documentation. The data that has been obtained is then analyzed using measures including data collection, data reduction, data presentation and conclusion withdrawal. The implementation of poor public health referrals in Karimun Regency has been going well and has regulated all things about the health referral of poor people but researchers assess there are still things that have not been accommodated in this policy so that in its implementation there are still obstacles or problems found.
creator: Zulindio Khalil Gibran
creator: Fitri Kurnianingsih
creator: Rudi Subiyakto
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 692
ending page: 706

PERAN RUMAH SINGGAH DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN PENJUAL KORAN DI KOTA TANJUNGPINANG
type: item
description: The phenomenon of street children in Tanjungpinang city is basically caused by several factors, terms of economic factors which are the biggest cause of the enhancement of street children and the lack of parental attention to children is the main cause of the enhancement of street children. The background of the newspaper seller's children comes from a poor family. From some of these children the money they get is to help their parents, but some of them are also used to play internet cafes (Internet cafes). The age limit for street children who are borne by the Tepak Sirih shelter is 17 years, then when they are 18 they will be returned to their respective families. This study aims to describe how the role of a halfway house in handling street children selling newspapers in Tanjungpinang City is. This research was conducted through the stages of observation, interviews and documentation conducted by researchers. The research method used is descriptive qualitative method. The theoretical framework used is the functional structural theory, according to Talcott Parsons in the theory that from the Goal, that system must be able to determine a goal and must strive to achieve that goal. The informant determination technique used in this study used a purposive sampling technique, using 7 informants. Based on the results of the analysis using this theory, it can be concluded that the role of the halfway house in handling street children in Tanjungpinang City, the researcher concludes that the empowerment or development of street children is aimed at reducing the growth of the number of street children. These activities are held every month, and some of these activities are attended by their parents. On average, street children who are fostered by the Shelter House of the Tanjungpinang City Social Service are those who still live with their parents but due to poor economic conditions, they carry out economic activities or work on the streets. The local government continues t…
creator: Disa Tipani Danela
creator: Marisa Elsera
creator: Rahma Syafitri
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 707
ending page: 713

PERAN ORANG TUA DALAM MENGATASI MASALAH BELAJAR ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19 DIPERUMAHAN DOMPAK INDAH KELURAHAN BATU IX
type: item
description: The Covid-19 pandemic has had a tremendous impact on the life of society and the state. One of those affected is the world of education. The government took a policy to overcome educational problems in the online teaching and learning process, apparently this has an impact on student learning, many students do not understand the material. This is a concern for parents. The purpose of this study was to determine the role of parents in overcoming children's learning problems during the Covid-19 pandemic in Dompak Indah housing. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations and documentation related to problems. The data obtained is then analyzed qualitatively by examining all the data that has been collected which is supported by the results of interviews with a theoretical approach. Based on the results of the study, the role of parents in overcoming children's learning problems in Dompak Indah Housing is seen from the concept of social capital, namely the role of parents seen from parents involving themselves in a network (network) carried out by parents by discussing the tasks given by the teacher. to children with other students' parents, parents and teachers exchange information so that in social capital it can be seen a reciprocal relationship, parental trust in educational institutions or tutoring places, or tutoring teachers to help overcome children's misunderstandings in mastering the subject matter , making rules, that is, it can be said that all parents make rules so that children want to learn the rules that are made such as using cellphones only at certain times, arranged schedules in learning, repeating lessons every day. giving rewards to children by giving gifts so that children are encouraged to be the best in achieving achievements in school, the proactive nature of parents who always involve themselves in children's learning activities is done by…
creator: Muhammad Zulfadinata
creator: Emmy Solina
creator: Sri Wahyuni
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 714
ending page: 721

ADAPTASI SOSIAL LANSIA YANG TINGGAL DI PANTI JOMPO RUMAH BAHAGIA BINTAN KELURAHAN KAWAL KECAMATAN GUNUNG KIJANG
type: item
description: The elderly who live in nursing homes are required to adapt themselves to changing conditions and habits that are different from the environment before they live in nursing homes where adaptation is important for the survival of the elderly in the future. This study aims to determine the social adaptation carried out by the elderly. Based on this, in formulating the problem, it will be discussed how the process of social adaptation of the elderly living in the Nursing Home, Rumah Bahagia Bintan, Kawal Village, Gunung Kijang District. This research was conducted through observation, interviews and documentation conducted by researchers. The method used is a descriptive qualitative method. The theoretical framework used is the concept of the self-adjustment theory by Schneiders.. The informant determination technique used in this research is using purposive sampling technique, with the informants numbering seven elderly people, including four elderly women and men, three nursing home staff. The criteria of informants in this study are elderly people who have lived in the nursing home of Rumah Bahagia Bintan for 1 year, the elderly who can clearly provide all information or data related to research, officers or services that care for the elderly. Data analysis techniques used in the study were data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions.. The results of this study are 1. Adaptation through attitude and behavior (skills in relationships, willingness to be open to others, satisfaction in basic needs) 2. Adaptation within the group (doing activities, performing social roles)
creator: Ulfa Hemi Ristiana
creator: Sri Wahyuni
creator: Marisa Elsera
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 722
ending page: 731

UPAYA KOMUNITAS AKARI CEK KONON MEMPROMOSIKAN DAERAH
type: item
description: This research examines the efforts of the Akari Cek Konon community to promote the region in the form of creativity. This is done as a good firs step to realize a comfortable city plan and free from waste in any form, especially those that have the potensial to be recycled tto become a work of art and have economic value. The Akari Cek Konon community is said to have made various models of clothing costumes form processed waste materials in the form of cardboard, plastic, bottles and others. The method used in this reserch ia a qualitattive method. And using data collecyion tools and techniques in the form of observation, interviews and documentation. To support obtaining the results in this study, the researcher uses the theory of stuctursl functionslism proposed by Talcott Parsons. The data obtained is this result of research data which is analyzed and thenn conclusuons are drawn. The result of the study found that the problem seen by researchers was that there was no serious follow-up from the Lingga Government in responding to the efforts of the Akari Cek Konon Community to make carnival costumes from recycled waste into works of art. Whereas the Akari Cek Konon Community is considedred to be able to invite tourists and can be a creative forum for young people and the community in Dobo Singkep, Lingga Resency. Because the Akari Cek Konon Community only wants to be directly involved in efforts to bring in more fooreign tourists to come to Dabo Singkep, Lingga Regency.
creator: Yessy Novela Atmina
creator: Sri Wahyuni
creator: Marisa Elsera
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 732
ending page: 739

PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN
type: item
description: Drug abuse is one of the extraordinary crimes that is currently growing and is very difficult to eradicate. Drug problems can strike from the lower, middle, and the upper classes at any age, so this needs to be watched out for and eradicated together. In terms of sociology, drug use can violate the norms and values that apply in society. This study aims to explain how the causes of drug abuse in Bintan Regency community can occur. Based on this, the author formulates a problem regarding how drug abuse is carried out in the Bintan Regency community. This research used a descriptive qualitative method. Interviews, observation, and documentation are the data collection methods used. The theoretical framework used is the anomie theory by Robert K. Merton and the associative differentiation theory by Edwin H. Sutherland. The informant collection technique that the researcher used was purposive sampling, with a total of five people, consisting of one investigator from Class II A Narcotics Prison in Tanjungpinang City, one head of the Institution Recipient of Obligatory Reporting at the Karsa Foundation, one person as a drug dealer and user, one drug dealer, and one drug user. The data analysis method used in this research is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study found that drug abuse that occurred in Bintan Regency was due to opportunities and curiosity from within the individual, the influence of the friendship environment
creator: Yesy Marantika
creator: Marisa Elsera
creator: Emmy Solina
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 740
ending page: 748

MODAL SOSIAL DALAM KOMUNITAS GAMER RAGNAROK MOBILE ETERNAL LOVE KOTA TANJUNPINANG
type: item
description: Technological advances are very fast making various kinds of games that can be played for modern society. These technological advances make people tend to create a game community as a place to communicate and help each other.This research aims to find out about how social capital is in the ragnarok mobile eternal love gamer community in Tanjungpinang City. This research uses descriptive qualitative method. Data collection methods used are interviews, observation and documentation. The research informants consisted of six people from the community who were originally from Tanjungpinang people, then these six people were from the sakura guild. The analytical method used in this research is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study found that social capital is interconnected with the community. Social capital is a complement to human capital to achieve one's success. With the existence of social capital can explain how a person can be better at doing work, feel a responsibility, and are obliged to help each other. And with social capital makes a person feel confident with each other, and even feel dependent on each other in the community. There are three main elements of social capital, namely (network), (reciprocity), and (trust). Which is where gamers are originally (network) that is a community for gamers ragnarok mobile eternal love who form a guild of sakura, and can help each other that is dependent (reciprocal), for the common good and (trust) is an important product that encourages in a collaboration for common interests which then makes social capital exist in this community
creator: Yogi Saputra
creator: Nanik Rahmawati
creator: Marisa Elsera
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 749
ending page: 754

NILAI-NILAI SOSIAL KELUARGA DALAM PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA
type: item
description: Social values are values held by a society, regarding what is considered good and what is considered bad by society. Social values are often used as a guide for life by the wider community in determining attitudes in everyday life, as well as being the value of human life in interacting with other humans. Social values are not simply obtained when he is born, but with a value system that is taught by parents to their children with adjustments here and there. Every individual when he grows up needs a system that regulates or some kind of direction to act in order to develop a good personality in associating and interacting with society. The phenomenon in this case is the lack of parental attention to children who marry at an early age, parents are busy working outside the home resulting in children doing bad things in promiscuity. The method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. The data obtained in this study were conducted through structured interviews using interview guidelines and passive observation without being involved with the informants. The criteria for informants in this study were parents whose children married at an early age and the opinions of religious/community leaders who were in the Sedanau sub-district/village. Data analysis techniques used in the study were data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The purpose of this study was to determine family social values in early marriage in Sedanau Village. The results of this study indicate that early marriage is not psychologically and socio-economically ready, because they do not have a permanent job so that difficulties can trigger problems in the household
creator: Yunani Yunani
creator: Marisa Elsera
creator: Emmy Solina
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 755
ending page: 765

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE (Kajian Terhadap Kebijakan Privasi Shopee, Tokopedia, dan Lazada)
type: item
description: Consumer Personal Data Protection in Indonesia is very important considering that there have been cases of failure to protect User Data (including consumers) on the Tokopedia site. However, this case is still in dispute at the Central Jakarta District Court. This case should be an impetus to immediately pass the Personal Data Protection Bill. The first problem formulation of this research is the rationale for the need for personal data protection and the second problem formulation is the protection of consumer personal data in the privacy policies of Shopee, Tokopedia, and Lazada. This research is a normative legal research using a conceptual approach. The results of the study state that the rationale for the need for personal data protection is that philosophically Personal Data Protection is a manifestation of the recognition and protection of human rights in which the Personal Data Protection Bill uses the Pancasila foundation to be strong and accountable. Sociologically, the formulation of personal data protection regulations is due to protect the individual rights of the community because currently there are many cases of personal data leakage. Juridically, the protection of personal data has indeed been regulated in Article 28 G paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because the protection of personal data is a manifestation of the constitution, the Privacy Policies of Shopee, Tokopedia, and Lazada have regulated the protection of consumers' personal data. These three e-commerce sites do not guarantee that users are protected absolutely or one hundred percent. The privacy policy states that there may be third parties collecting personal data using certain information technologies when service users (including consumers) make electronic transactions on e-commerce sites.
creator: Batara Adi Pratama
creator: Marnia Rani
creator: Lia Nuraini
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 766
ending page: 774

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 154/Pid. B/2020/ PN Tpg TENTANG PENIPUAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI
type: item
description: The decision of the Tanjungpinang District Court Class IA, as can be seen in Decision Number 154/Pid.B/2020/PN Tpg, which was decided on July 20, 2020. Observing the case, the Public Prosecutor gave an alternative charge, namely the first indictment based on the provisions of Article 378 of the Criminal Code as a criminal act of fraud and the second charge based on the provisions of Article 372 of the Criminal Code as a crime of embezzlement. The application of the legal principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali and article 63 paragraph (2) of the Criminal Code is not carried out by the law enforcer. The formulation of the problem in this How judges consider in deciding case Number 154 / Pid.B / 2020 /PN Tpg About Online Arisan Fraud and How is the application of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle in the decision Number 154/Pid.B/2020/PN Tpg concerning the Online Arisan Fraud. The method used is a qualitative analysis method, for this type of research using normative legal research and astatute approach. Based on this research, it can be concluded that the judge's consideration in deciding thesocial gathering fraud case online, the judge adheres to theprinciple ultra petita and the application of criminal law in case number 154/Pid.B/2020/PN Tpg is not appropriate. Thesocial gathering fraud case online in the city of Tanjungpinang did not prioritize Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The public prosecutor in formulating the indictment must pay attention to the applicable legal principles and techniques in the application of the indictment by the public prosecutor to obtain legal certainty.
creator: Dory Yorlanda
creator: Oksep Adhayanto
creator: Ayu Efritadewi
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 775
ending page: 784

https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1758
type: item
title: PENERAPAN ASAS LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT DALAM PUTUSAN KASUS KEJAHATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN NOMOR 11 TAHUN 2008 INFORMASI
description: The principle of lex systematic specialist regarding the rules used, namely rules that have a more special nature than the special and are seen from the benefits and justice of a statutory regulation. The criminal case has violated two or more special criminal provisions, so which law will be determined by law enforcement regarding the pornography crime case on this social media. Based on the nature of the lex systematische specialiteit, the pornography law fulfills the characteristics of the lex systematische specialiteit principle. This type of research is normative legal research. As has been noted by the pornography law in article 1 paragraph (1), 29 and article 30, it has the nature of lex systematische specialiteit. Meanwhile, the information and electronic transactions law regulates the handling of pornographic crime cases not specifically regulated in this law. This is different from the electronic information and transaction law, which is more specific about electronic media. So that the judge in examining and deciding a case will be much better in determining a case decision in which each law that is applied has a specific nature.
creator: Erika Novita Suhandy
creator: Oksep Adhayanto
creator: Ayu Efritadewi
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 785
ending page: 797

PENYELESAIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DENGAN METODE OPER KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA KOTA TANJUNGPINANG
type: item
description: Subsidized Home Ownership Loans are housing facilities support for low-income communities carried out by the Ministry of Public Works and People's Works. to overcome the occurrence of default (bad credit) on a Home Ownership Credit Agreement. The problem that arises is related to the way that is done by the parties. Different ways of course the result of different laws. The purpose of this study was to analyze the juridical settlement of non-performing loans for subsidized housing using the credit transfer method at the State Savings Bank of Tanjungpinang City. The theory used in this research is the theory of the principle of contractual freedom and the principle of pacta sunt servanda. The research method used by the researcher is a normative legal research method. The approach to be used. In this study, the statute approach is carried out by reviewing all laws and regulations related to legal issues that are currently dealing with the problem of solving subsidized home ownership credit problems with credit transfers at the Tanjungpinang City State Savings Bank with the knowledge of the bank is legal, both parties continue to carry out their respective rights and obligations. The operation of underhanded subsidized home ownership loans from a legal perspective is not justified and is an act against the law. Subsidized housing is a debt guarantee object for the debtor to the Bank, so that the Bank can sue the debtor for compensation for the purchase of a mortgage house by the old debtor which was carried out under the hands and immediately pay off all the remaining debt.
creator: Herma Daryanti
creator: Suryadi Suryadi
creator: Lia Nuraini
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 798
ending page: 805

KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI TANDA BUKTI HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH
type: item
description: The process of granting the certificate carries out verification and validation of the identity of the applicant and contains juridical data and physical data on the land owned by the applicant. The government ratified the Regulation of the Minister of Agrarian Spatial Planning/National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates which stated that the ratification changed the basic form of land certificates which were originally in the form of documents (letters) to be electronically stored through an electronic system provided by the National Land Agency. This change raises many questions in the community whether the electronic certificate has the same legal force as the previous land certificate, so the authors formulate the problem in this study, namely how the legal power of the electronic certificate as proof of land ownership rights, using legal certainty theory and research methods normative law and legal systematic approach. Therefore, it is concluded that the legal force of electronic certificates, both in the form of electronic and printed data, is valid and has binding legal force in accordance with the provisions of the applicable procedural law in Indonesia. And its validity is proven when the electronic certificate is issued in the electronic system whose access to the electronic system database is controlled by the owner of the land.
creator: Muhammad Ridho
creator: Suryadi Suryadi
creator: Lia Nuraini
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 806
ending page: 813

PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM HUKUM PIDANA PELAYARAN (Studi Kasus Putusan Nomor 84/PID.SUS/2017/PN.TPG)
type: item
description: The case is that foreign nationals enter fishing, bring people and sail without permits and documents so that they are charged with 3 (three) criminal acts, namely fisheries crime, immigration crime, and shipping crime. The three criminal acts were tried one by one in which in the fisheries crime the judge decided that the defendant was acquitted, the immigration crime judge decided that the defendant was proven guilty and was sentenced to a fine of Rp. 50,000,000.00 (Fifty Million Rupiah), the crime of shipping with the Interlocutory Decision of the Tanjungpinang District Court Number 84/Pid.sus/2017/PN.Tpg the judge agreed with the defendant's legal counsel because this was considered nebis in idem (an act that the same is filed twice), so that the indictment from the public prosecutor is null and void. The formulation of the problem in this research is how is the concept of nebis in idem in Indonesian criminal law and how is the judge's consideration in applying the principle of nebis in idem to the decision of the Tanjungpinang District Court Number 84/Pid.sus/2017/PN.Tpg. So the research aims to determine the concept of nebis in idem in Indonesian criminal law and the judge's considerations in applying the principle of ne bis in idem to the Tanjungpinang District Court Decision Number 84/pid.sus/2017/PN.Tpg. This research is normative juridical with data collection techniques carried out through document studies by reading, citing books or other references as well as examining laws and regulations, and other concepts related to the object of research. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The conclusion of this research is that the decision on the crime of shipping should not stop at the interim decision because in this case the nebis in idem element cannot be applied because each case is different and is a special crime, for that there is still the possibility that the case can be continued.
creator: Okka Kurnia Saputra
creator: Pery Rehendra Sucipta
creator: Heni Widiyani
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 814
ending page: 824

ANAK SEBAGAI PELAKU PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Tpg)
type: item
description: Molestation crime is not only committed by adults, but also by children. Based on Tanjungpinang District Court Decision No. 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg, a child committed same-sex sexual abuse against his playmate. This study discusses the factors that cause children to commit same-sex sexual abuse and the efforts made by related parties to cases of same-sex sexual abuse committed by children. This type of research is empirical research, namely by looking at, examining at how the law works in society, starting from primary data, namely data obtained directly from the community as the main source with field research through interviews. Factors that cause children to commit same-sex sexual abuse are pornographic videos, Technology development, social environment factors, lack of attention from parents to children. Furthermore, the efforts made by related parties, namely the Women and Children Service Unit of the Tanjungpinang Police with Pre-Emtif efforts, which is the initial efforts made to provide prevention of crime so that it is commonly referred to as early prevention, carried out early with the aim of educating the factors causing the occurrence of crime. crimes of sexual abuse involving children. Preventive efforts are carried out by conducting a Kring Investigation system where a situation monitoring system in crime-prone locations. Repressive countermeasures are carried out after the occurrence of a crime by taking action against the perpetrators according to their actions so that the perpetrators of the crime are aware that their actions are unlawful and detrimental to society. In addition, the efforts made by the Regional Technical Service Unit for the Protection of Women and Children of the Riau Islands Province by conducting outreach to elements of the community, parents and school children related to early sex education as an effort to prevent cases of obscenity and handle complaints of violence against women. and children through the “CeK Dareâ€ appl…
creator: Puteri Handayani
creator: Pery Rehendra Sucipta
creator: Ayu Efritadewi
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 825
ending page: 837

EXCLUSIONARY RULES DALAM TAHAP PEMBUKTIAN DI PENGADILAN GUNA MEMPEROLEH ALAT BUKTI YANG SAH
type: item
description: The acquisition of evidence illegally in Indonesia is still often encountered so that errors often occur in determining decisions in court. the importance of evidence, it is also important to have exclusionary rules in criminal procedural law. Exclusionary Rules are arrangements or doctrines that require judges to set aside evidence obtained against the law in a trial, such as unauthorized searches and wiretapping or coercion and torture in obtaining information. This study aims to explain how the exclusionary rules principle in countries that adhere to the common law and civil law legal systems and whether exclusionary rules are known to be applied in the evidentiary system in Indonesia. This research is a normative legal research that uses a comparative law approach and secondary data sources. The results show that first, the principle of exclusionary rules was initially only known in countries that adhere to the common law legal system because of the proliferation of illegal evidence, one of which was the United States of America, but now the practice of the exclusionary rules principle is already known in civil law countries, namely Dutch. Second, Indonesia does not explicitly recognize Exclusionary Rules but the existence of the principle of Exclusionary Rules can be seen in Article 184 of the Criminal Procedure Code of the phrase "legitimate evidence" must be valid evidence, both in terms of acquisition and type, so it can be concluded that the principle of Exclusionary Rules is already known. in the Common Law and Civil Law countries and in the adjudication stage in Indonesia there are no exclusionary rules so that the evidence submitted to the trial is not disputed as long as the evidence has been recognized in the laws and regulations.
creator: Raja Yuhaini Auliya Ramadhina
creator: Dewi Haryanti
creator: Ayu Efritadewi
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 838
ending page: 847

PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM UPAYA PENCARIAN PEMILIK MODAL PERTAMBANGAN EMAS ILEGALYANG BERSTATUS DPO DI DESA TARATAK MALINTANG KABUPATEN SIJUNJUNG
type: item
description: Mining is part or all of the stages of activity in terms of joint management research and the company or coal that covers publick inquiry. Ekploration, feasification study mining and refining mining, mining and selling and post mining operations based on their mineral idices, Indonesia mining into three catagories but in the village tartak malintang kabupaten sijunjung district mining class B gold doesn’t have a business licence or called illegal mining. The practice of illegal gold- mining resulted in the destruction of agriculture an plantations.In the mining of illegal gold, there are six (6) workers and one (1) people with status capital owners, but the information obtained by the local people that owns this illegal mining capital is already at the level of problem in the research is to find out how polri’s investigative efforts are in the mining capital. Illegal gold with DPO status in the village of taratak malintang, sijunjung regency and what about polri’s investigator’s roadblock in the search for capital owners Illegal gold with DPO status in the village of taratak malintang, sijunjung. This research method employs an empirical juridical method using qualitative data analysis. The investigator’s roadblock in the search for illegal gold mining capital with an out in the village of taratak malintang as because the is insufficient information received by investigators, there are problems with distance and time.
creator: Reva Humairah
creator: Hendra Arjuna
creator: Irwandi Syahputra
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 848
ending page: 855

PERTANGGUNGJAWAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU SEMEN LEVEN(KUMPUL KEBO DITANJUNGPINANG TAHUN 2020)
type: item
description: As for criminal liability against the perpetrators of cohabitation in positive criminal law, it can be criminalized with the rules regarding adultery, namely in article 284 paragraph (1) KUHP of the Criminal Code, this is based on the complaint offense, while the results of this study are based on the explanations obtained from the Satpol PP Tanjungpinang City as the apparatus responsible for the crime. To carry out public order, the This study discusses the Criminal Liability Against the Actors of Samen Leven (Kumpul Kebo) in Tanjungpinang City in 2020. The Tanjungpinang City as the research locus because based on data obtained from observations found several cases of cohabitation that occurred in Tanjungpinang City within the Satpol PP work environment at the time. to control the ills of society. A triangulation approach was used in this study where data were collected through observation, documentation and interviews with selected informants. The purpose of this study is to describe the form and inhibiting factors of criminal liability against the perpetrators of Samen Laven "Kumpul Kebo" which occurred in Tanjungpinang City. In this case, cohabitation is seen by most of the Indonesian people as a disgraceful act and includes a crime KUHP, but in the current Criminal Code cases of cohabitation that occur in Indonesia sometimes investigators use article 284 KUHP of the Criminal Code regarding adultery in ensnaring the perpetratorsof cohabitation. Juridically positive law, in several cases of cohabitation that occurred in Indonesia, actually law enforcement officers in terms of investigators have difficulty in finding a solution, because there is not a single article in the KUHP Criminal Code that regulates this matter. responsibility of the perpetrator in the case of gathering together is only limited to giving written sanctions in the form of signing a letter of agreement not to commit the act and if the perpetrator repeats it, he is given a light criminal sancti…
creator: Rimbun Purba
creator: Oksep Adhayanto
creator: Ayu Efritadewi
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 856
ending page: 865

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARA PEMASANG IKLAN DAN PROMOSI BERMUATAN JUDI ONLINE MELALUI YOUTUBE
type: item
description: The development of information and communication technology has both positive and negative impacts on society. Advertisements and promotions containing online gambling through YouTube media are one of the impacts of the development of information and communication technology that can trigger a person's desire to play online gambling games caused by detailed explanations regarding the online gambling game and the seduction of advertisers and advertisers. These promotions make people continue to remember and then be interested in online gambling. The purpose of this study is to determine the legal view of advertisers and promotions charged with online gambling through YouTube and to determine criminal liability against advertisers and promotions charged with online gambling through YouTube. The type of research used in this research is normative law, through literature study with a conceptual approach and a statutory approach. Sources of data used in this paper is secondary data. The results of this study indicate that the act of placing advertisements and promotions containing online gambling through YouTube can violate the provisions of laws and regulations and legal norms if they meet the elements of a criminal act. To determine whether or not a criminal act can be accounted for, one must look at the guilt for the criminal act that has occurred. The rules governing the installation of advertisements and promotions containing online gambling through YouTube are regulated in article 27 paragraph (2) and the criminal sanctions in article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. So it can be concluded that the actions carried out by advertisers and promotions containing online gambling through YouTube are criminal acts that have fulfilled the elements in a criminal act and can be held criminally accountable.
creator: Sinta Bella
creator: Dewi Haryanti
creator: Ayu Efritadewi
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 866
ending page: 877

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL OBAT SECARA ONLINE
type: item
description: Cytotec is a drug that contains misoprostol as the active ingredient. Cytotec is available in tablets of 100 mcg and 200 mcg. Cytotec drug works by reducing gastric acid levels so as to prevent injury to the gastric mucosa (gastric ulcer), and the cytotec drug belongs to the hard drug class. So the purchase must use a doctor's prescription. Cytotec has dangerous side effects when used not in accordance with a doctor's prescription, so that from the side effects of this drug, the sellers are selling this drug as an abortion drug. The formulation of the problem in this study is to find out how the provisions for the use and distribution of Cytotec drugs online are based on Law Number 36 of 2009 concerning Health and how to enforce criminal law against online cytotec drug sellers based on Law Number 36 of 2009 concerning Health. This research method uses empirical research methods using qualitative data analysis. The conclusion of this study is that basically the sale of Cytotec drugs online is illegal in accordance with the circulation provisions that have been made by BPOM and also in accordance with Law No. 36 of 2009 concerning Health. Very high technological advances that allow anyone to buy these drugs online, this is one of the obstacles to law enforcement efforts. So that law enforcement efforts must be carried out so as not to increase the sale of Cytotec drugs online.
creator: Uita Anggun
creator: Oksep Adhayanto
creator: Irwandi Syahputra
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 878
ending page: 891

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANGAN PASIR PANTAI TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN BUNGURAN UTARA KABUPATEN NATUNA
type: item
description: Beach sand mining activities without people's mining permits by the community have essentially fulfilled elements that can be threatened with criminal law, but in fact beach sand mining activities without people's mining permits by the community are still rife in North Bunguran District, Natuna Regency. The purpose of this study was to determine law enforcement against coastal sand mining without a community mining permit by the community in North Bunguran District, Natuna Regency. This type of research is empirical normative law. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The results of research on criminal law enforcement against coastal sand mining without a community mining permit by the community in North Bunguran District, Natuna Regency, are still not optimally supervised and there are no sanctions given to perpetrators of beach sand mining activities without a community mining permit. The obstacles in law enforcement against coastal sand mining without people's mining permits by the community are the lack of knowledge and legal awareness in the community as well as the lack of coordination between the Police and the Department of Energy and Mineral Resources of the Riau Islands Province.
creator: Wirdiyandi Wirdiyandi
creator: H. Hendra Arjuna
creator: Ayu Efritadewi
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 892
ending page: 906

KEBIJAKAN PROTEKSIONISME PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DI TANJUNGPINANG
type: item
description: Alcoholic beverages are items with specific features and characteristics whose use and distribution must be regulated and controlled. It should be closely monitored because it can have long-term detrimental consequences. The implementation of the protectionism policy on alcoholic beverages is regulated by Minister of Finance Regulation Number 158/PMK.010/2018. Where this policy optimizes state revenue, which will then be managed through the mechanism of the state revenue and expenditure budget, which performs a substantial and strategic role in financing programs, government performance, and long-term development across the Republic of Indonesia's region. This regulation is also part of the government's commitment to protect the Indonesian people's morals and culture, as well as the negative effects of alcoholic beverages. Protectionism is implemented in this Minister of Finance Regulation in the form of barriers or restrictions in the form of tariffs, with high import duties of up to 150 percent for alcoholic beverages. This study uses a qualitative research method. The result of this research in the application of protectionism policies implemented in the Regulation of the Minister of Finance in Tanjungpinang experienced several obstacles. the amount of customs and excise resources available is inversely proportional to the area of the supervision area. As a result, there is an not optimal amount of excise on alcoholic beverages and a high number of illegal alcoholic beverages entrants.
creator: Maria Marito Silaban
creator: Pery Rehendra Sucipta
creator: Desri Gunawan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 907
ending page: 916

UPAYA DIPOMASI KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG MELALUI FESTI
type: item
description: This study discusses the Cultural Diplomacy Efforts of the Tanjungpinang City Culture and Tourism Office through the Penyengat Island Festival 2018-2019, through the Penyengat Island Festival which is located on Penyengat Island, Tanjungpinang City, Riau Islands Province. Riau Islands Province has a strategic location, where the Riau Islands Province itself is an area directly adjacent to Singapore and Malaysia, this makes the Riau Islands Province a Cross Border Tourism Destination, and has considerable tourism potential.
creator: Mela Permita
creator: Kustiawan Kustiawan
creator: Glory Yolanda Yahya
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 917
ending page: 921

ANALISIS TRANSNATIONAL ORGANAIZED CRIMESS(TOCs) DALAM PENGEMBANGAN EKSPOR PERIKANAN DI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018-2020
type: item
description: Natuna Regency is one of the regencies with a large potential of marine natural wealth which is influenced by its geographical location. This has both positive and negative impacts. One of the negative impacts of this is the indication of Transnational Organized Crimes (TOCs). This indication can be seen from the hampered development of fisheries exports in the Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) of Natuna Regency. Transnational Organized Crimess have started to become the world's attention because they are considered detrimental to the state. In Natuna Regency, the movement of TOCs that occurs is the existence of the Fisheries Mafia (Middlemen). This study uses the concepts of Transnational Organized Crimess and IUU-Fishing and uses the theory of Transnational Organized Crimes. The purpose of this research is to find out existence of TOCs activities in Natuna Regency, to know the development of SKPT in the last few years and also to know the export barriers in SKPT Natuna Regency. This research method is qualitative which is based on literature study and the results of field observations. The results of this study found that there were several problems including the existence of a market monopoly by the fisheries mafia, the lack of maximum data archives in several agencies and inadequate human resources
creator: Suriwahyudi Suriwahyudi
creator: Oksep Adhyanto
creator: Desri Gunawan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 922
ending page: 931

TANTANGAN PEMERINTAH INDONESIA DAN UNHCR DALAM MENDEPORTASI PENCARI SUAKA STATUS FINAL REJECTED
type: item
description: The problems of asylum seekers and refugees that are developing at this time are problems that must be faced by the Indonesian government, as a transit and strategic country for destination countries. Indonesia is a country that has not ratified the 1951 Convention, as a result, Indonesia has no authority in the process of determining refugees status. In the process of determining refugees status, the United High Commissioners for Refugees (UNHCR) will carry out this process. When an application for protection status is rejected, the asylum seeker will be given another opportunity to appeal. however, to get the protection status still rejected, the case will be closed which is called Assylum Seekers Final rejected. This research was conducted at the Tanjungpinang Central Immigration Detention Center, which aims to describe the responsibilities, roles, and obstacles in handling asylum seekers with Final Rejected status. This study uses qualitative research methods and data collection techniques with interviews, observations and documentation conducted at the Tanjungpinang Immigration Detention Center. The results showed that after the case was closed, the asylum seekers would be transferred to an immigration detention center and change their status to detainees. Processing to the country of origin is the duty of the immigration detention house as stated in Presidential Regulation Number 125 of 2016 article 29 concerning the handling of foreign refugees.
creator: Tia Sulastri
creator: Oksep Adhayanto
creator: Desri Gunawan
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 932
ending page: 940

KERJASAMA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DI BIDANG PERTAHANAN DALAM KONTEKS TRANSFER OF TECHNOLOGY KAPAL SELAM
type: item
description: This study aims to describe the contribution of the technology transfer process to the cooperation between Indonesia and South Korea in the military to increase Indonesia's defense power and to deal with all threats that can affect Indonesian sovereignty. The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques used two techniques, namely observation and literature. The object of this research is the parties involved in the cooperation between Indonesia and South Korea in the construction of submarines. The results show that in implementing the cooperation between Indonesia and South Korea in the construction of submarines, there are shortcomings in the form of bargaining power of the Indonesian government, especially KKIP and the defense industry involved in the cooperation program. acceleration of the revitalization of the defense industry in achieving the defense of the Indonesian Navy's defense equipment system.
creator: Yuda Dewi Putra
creator: Dhani Akbar
creator: Mohammad Riza Widyarsa
rights: Copyright (c) 2022 Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
b: Deprecated
b: /home/ojs/ojs.umrah/production/lib/pkp/classes/publication/PKPPublication.inc.php
b: 309
date: 2022-03-24
publication date: 2022-03-24
volume: 3
number: 1
starting page: 941
ending page: 947